Dua Kasus di Sektor Pendidikan Jadi Ujian Transparansi Penegakan Hukum, Publik Menanti Kejelasan dari Kejaksaan Negeri Sambas
GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR||
Dunia pendidikan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan pengadaan buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar, serta laporan dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP), menjadi dua perkara yang membutuhkan kejelasan dan transparansi dalam penanganan hukumnya, Selasa .27/10/26.
Publik kini menanti jawaban yang terang: sejauh mana perkembangan penanganan kedua perkara tersebut, apa saja yang telah ditemukan oleh aparat penegak hukum, dan bagaimana tindak lanjut atas informasi maupun keterangan yang telah dikumpulkan?
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar angka miliaran rupiah atau berkas laporan yang masuk ke meja penegak hukum. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dan perlindungan hak peserta didik.
Kasus dugaan penyimpangan pengadaan buku di lingkungan Disdikbud Kabupaten Sambas untuk Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian karena nilai proyeknya diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar.
Berdasarkan informasi yang disampaikan terkait perkara tersebut, terdapat dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), termasuk dugaan manipulasi proses pengadaan dan penggunaan invoice yang diduga mengarahkan pembelian kepada pihak tertentu.
Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran pembayaran, verifikasi transaksi, serta pengujian terhadap kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat indikasi bahwa proses pengadaan tidak berjalan secara kompetitif, transparan, atau sesuai ketentuan, aparat penegak hukum perlu menelusurinya secara profesional berdasarkan bukti yang sah.
Pertanyaan yang patut dijawab bukan hanya apakah buku telah dibeli dan disalurkan, melainkan juga apakah harga, jumlah, spesifikasi, penyedia, proses transaksi, serta realisasi anggarannya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sekolah.
Sebab, pengadaan buku pendidikan seharusnya menunjang proses belajar-mengajar, bukan menjadi ruang yang membuka peluang penyimpangan anggaran.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa penanganan dugaan penyimpangan pengadaan buku tersebut telah memasuki tahap penyelidikan di Kejaksaan Negeri Sambas. Sejumlah pihak, termasuk guru dan pihak Disdikbud, disebut telah dimintai keterangan.
Meski demikian, pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatannya dalam tindak pidana.
Karena itu, masyarakat membutuhkan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara, tentu dengan tetap menghormati kerahasiaan materi penyelidikan dan hak setiap orang yang terkait.
LAKSRI atau Laskar Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia, bersama elemen masyarakat yang menaruh perhatian terhadap persoalan ini, dapat mendorong Kejari Sambas untuk menyampaikan informasi yang dapat dibuka kepada publik.
Kejaksaan perlu menjelaskan apakah pengumpulan bahan keterangan masih berlangsung, apakah ditemukan indikasi awal tindak pidana, dan apakah perkara memenuhi dasar hukum untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Apabila bukti yang cukup telah ditemukan sesuai ketentuan hukum, proses selanjutnya harus dilakukan secara tegas dan profesional. Sebaliknya, apabila belum terdapat dasar yang memadai, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganannya dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh isi berkas perkara. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat tidak terus-menerus dibiarkan menebak-nebak perkembangan penanganan kasus yang menjadi perhatian publik.
Sebelum dugaan penyimpangan pengadaan buku mencuat, Kabupaten Sambas juga telah menjadi perhatian terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
Berdasarkan informasi yang disampaikan, laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana PIP tersebut telah dilaporkan pada 5 Mei 2026 dan disebut sedang ditangani oleh Kejari Sambas.
Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan pendidikan yang ditujukan untuk membantu peserta didik dari keluarga yang memenuhi kriteria agar dapat mengakses dan melanjutkan pendidikan.
Oleh karena itu, setiap dugaan pemotongan, penyalahgunaan, atau penyaluran bantuan yang tidak sesuai ketentuan harus diperiksa secara cermat berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.
Jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai hukum. Namun, setiap dugaan tetap harus dibuktikan melalui proses yang sah, bukan sekadar berdasarkan kabar yang beredar.
Kasus PIP Sambas, menurut informasi yang disampaikan, bahkan telah menarik perhatian media dari Malaysia setelah pemberitaannya ramai diperbincangkan di wilayah Sarawak.
Apabila benar perhatian media lintas negara telah muncul, keadaan tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan bantuan pendidikan bukan hanya menyangkut administrasi penyaluran dana. Persoalan ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Jangan sampai bantuan yang diperuntukkan bagi peserta didik justru menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengelola, siapa yang menerima, dan apakah seluruh hak penerima telah disalurkan sesuai ketentuan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berlandaskan bukti.
Sejumlah wartawan yang menaruh perhatian terhadap perkembangan persoalan pendidikan di Kabupaten Sambas meminta Kejari Sambas memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan pengadaan buku dan laporan dugaan penyalahgunaan dana PIP.
Para wartawan berharap Kejari Sambas dapat mengundang insan pers, khususnya wartawan yang bertugas di Kabupaten Sambas, untuk mengikuti konferensi pers atau menyampaikan keterangan resmi mengenai kedua perkara tersebut.
Permintaan itu dinilai penting agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diklarifikasi melalui sumber resmi, sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang belum tentu terkait dengan tindak pidana.
Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, wartawan membutuhkan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi perkembangan perkara sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Konferensi pers tidak harus membuka materi penyelidikan yang bersifat rahasia. Penjelasan mengenai status penanganan, tahapan yang telah ditempuh, serta langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan kepada publik sudah menjadi informasi penting bagi masyarakat.
Ketika dua persoalan di sektor pendidikan sama-sama menjadi perhatian publik, komunikasi resmi dari aparat penegak hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian informasi, bukan sekadar mendengar kabar yang simpang siur.
Dalam mengawal persoalan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk menjadi rujukan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Pasal 2 ayat (1) mengatur tindak pidana korupsi terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada pemenuhan seluruh unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Nilai proyek yang besar atau adanya kejanggalan administratif saja tidak otomatis membuktikan tindak pidana korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang ini relevan dalam konteks pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Prinsip tersebut penting dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai penggunaan anggaran dan kebijakan publik pada prinsipnya harus dikelola secara terbuka, dengan tetap memperhatikan pengecualian informasi yang ditetapkan oleh undang-undang.
Dalam konteks penanganan perkara, keterbukaan informasi tidak berarti seluruh materi penyelidikan wajib dipublikasikan. Informasi yang dapat disampaikan perlu disesuaikan dengan kewenangan aparat dan ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Pasal 6 juga mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, serta melakukan pengawasan dan kritik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dengan demikian, pemberitaan mengenai pengadaan buku dan bantuan pendidikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, sepanjang dilakukan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pengelolaan program dan anggaran pendidikan perlu mendukung terselenggaranya pendidikan serta pemenuhan hak peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam perkara PIP, dugaan penyimpangan penyaluran bantuan harus diperiksa berdasarkan aturan program, dokumen penyaluran, hak penerima, dan bukti yang ditemukan.
Pada akhirnya, masyarakat Kabupaten Sambas tidak meminta aparat penegak hukum bekerja berdasarkan tekanan opini publik. Masyarakat mengharapkan penanganan perkara yang objektif, profesional, transparan dalam batas hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan pengadaan buku bernilai miliaran rupiah dan laporan dugaan penyalahgunaan dana PIP perlu memperoleh penanganan yang jelas sesuai bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jika memang tidak ditemukan unsur pidana, penjelasan yang proporsional juga diperlukan agar tidak muncul prasangka berkepanjangan. Namun, apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai prosedur.
Uang pendidikan menyangkut masa depan anak-anak. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap laporan harus ditelaah secara profesional, dan setiap perkembangan perkara yang dapat dibuka kepada publik patut dijelaskan secara resmi.
Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada Kejaksaan Negeri Sambas. Publik menunggu kejelasan mengenai perkembangan penanganan kedua perkara tersebut, sementara insan pers berharap mendapatkan akses informasi resmi agar pemberitaan dapat disampaikan secara akurat dan berimbang.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui banyaknya pernyataan, melainkan melalui proses hukum yang profesional, bukti yang teruji, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnalis Revie
