GNTV INDONESIA, SINGKAWANG KALBAR || Persoalan operasional Bandara Singkawang kembali menjadi perhatian setelah aktivitas penerbangan dari dan menuju Singkawang terganggu kabut asap karhutla sejak 18 Agustus 2026.
Pemerintah Kota Singkawang bersama BMKG, AirNav Indonesia, Lanud Supadio dan pihak maskapai telah membahas opsi penerbangan pagi sebagai salah satu solusi sementara. Pemerintah menyebut kondisi jarak pandang pada pagi hari dinilai lebih mendukung, namun keputusan penerbangan tetap harus mempertimbangkan aspek keselamatan.
Di tengah kondisi tersebut, keberadaan Instrument Landing System (ILS) juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Singkawang menyatakan akan melakukan audiensi dengan Lanud Supadio dan AirNav untuk menindaklanjuti pemasangan ILS. Sistem tersebut diharapkan membantu proses pendekatan pesawat menuju landasan ketika jarak pandang terbatas.
Data resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat Bandara Singkawang berstatus bandara umum, dikelola UPT Ditjen Hubud, berkode IATA SKJ dan ICAO WIOD. Bandara tersebut memiliki runway berukuran 2.000 × 30 meter, klasifikasi 4C, serta melayani pesawat Airbus A320.
Pada 2025, data Ditjen Hubud mencatat Bandara Singkawang menangani 580 pergerakan pesawat, 71.952 penumpang dan 12.037 kargo. Angka tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ini memiliki aktivitas transportasi yang perlu mendapat dukungan sistem keselamatan dan operasional yang memadai.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan sebelumnya menyebut pembangunan Bandara Singkawang mencakup pengembangan runway hingga 2.000 meter agar dapat didarati pesawat Airbus A320. Pembangunan bandara juga dilakukan melalui skema KPBU dengan dukungan CSR pengusaha lokal.
HENDRA E SH - LP KPK KALBAR: KESELAMATAN HARUS MENJADI PRIORITAS
Hendra E SH dari LP-KPK Kalbar menilai persoalan fasilitas keselamatan penerbangan perlu dibuka secara transparan kepada publik.
“Kalau memang ILS belum tersedia atau masih dalam proses pemasangan, pemerintah dan otoritas penerbangan harus menjelaskan secara terbuka bagaimana standar keselamatan penerbangan diterapkan ketika visibility menurun akibat kabut asap. Jangan sampai kepentingan menghidupkan kembali penerbangan mengalahkan aspek keselamatan,”
Menurutnya, publik juga berhak mengetahui status sebenarnya pemasangan ILS, tahapan pekerjaannya, sumber anggaran, nilai kontrak apabila ada, pihak pelaksana, target penyelesaian, serta hasil kajian keselamatan penerbangan.
“Nyawa manusia bukan mainan. Kalau ada fasilitas keselamatan yang sedang diproses, sampaikan kepada masyarakat secara terang. Kalau belum tersedia, jelaskan mitigasi risikonya. Jangan hanya bicara mengejar jadwal penerbangan,” lanjutnya.
