GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2026 patut menjadi perhatian publik. Bukan semata karena nilainya mencapai triliunan rupiah, tetapi karena di dalamnya terdapat pilihan-pilihan pemerintah daerah dalam menentukan ke mana uang publik dibelanjakan.
Dalam Rancangan APBD 2026 yang disampaikan Pemerintah Kota Singkawang kepada DPRD, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp1,12 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,25 triliun. Dengan demikian terdapat defisit sekitar Rp128,97 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto, termasuk SiLPA dan rencana pinjaman daerah.
Pemerintah Kota Singkawang menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dalam kondisi adanya penurunan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat sekitar Rp198 miliar. Karena itu, pemerintah menyebut perlu dilakukan penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja.
Namun, bagi masyarakat, persoalannya tidak berhenti pada angka defisit.
Pertanyaan paling mendasar adalah: Rp1,25 triliun belanja daerah itu mengalir ke mana?
DARI RENCANA BESAR KE BELANJA NYATA
Tema pembangunan Kota Singkawang 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dasar yang berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
Karena itu, publik patut menguji apakah struktur belanja benar-benar mengikuti prioritas tersebut.
Berapa anggaran untuk pendidikan?
Berapa untuk kesehatan?
Berapa untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan?
Berapa untuk penanganan banjir dan lingkungan?
Berapa untuk pemberdayaan UMKM?
Berapa untuk pengentasan kemiskinan?
Dan berapa yang habis untuk belanja aparatur, barang dan jasa, perjalanan dinas, hibah, bantuan sosial serta kegiatan administratif lainnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk mengubah uang publik menjadi pelayanan dan pembangunan.
DEFISIT Rp128,97 MILIAR HARUS TERANG BENDERANG
Defisit yang direncanakan sebesar Rp128,97 miliar tentu tidak otomatis berarti terjadi penyimpangan. Defisit APBD dapat terjadi dan ditutup melalui sumber pembiayaan sesuai ketentuan.
Tetapi ketika pemerintah juga merencanakan pinjaman daerah, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan pinjaman, nilai pinjaman, jangka waktu, biaya/bunga, kemampuan pembayaran kembali, serta proyek atau program yang akan dibiayai.
Jangan sampai utang daerah hanya menjadi angka di atas kertas tanpa memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
KETERGANTUNGAN TRANSFER JUGA PERLU DIBEDAH
Dokumen perencanaan pembangunan Kota Singkawang menunjukkan bahwa penguatan PAD menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah. Dokumen tersebut juga menekankan strategi intensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan kontribusi BUMD serta optimalisasi aset daerah.
Ini menjadi penting karena semakin kuat PAD, semakin besar ruang fiskal daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan tanpa terlalu bergantung kepada transfer pemerintah pusat.
Data realisasi APBD 2025 juga menunjukkan bahwa dari sekitar Rp1,037 triliun pendapatan daerah, PAD terealisasi sekitar Rp305,26 miliar, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp729,14 miliar.
Artinya, persoalan kemandirian fiskal Singkawang masih layak menjadi salah satu objek evaluasi dalam membedah APBD 2026.
PUBLIK BERHAK MELIHAT SAMPAI KE PAKET PEKERJAAN
Pemkot Singkawang sebenarnya telah menyediakan kanal transparansi pengelolaan keuangan daerah yang mencakup informasi RKA, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, RUP, laporan keuangan, hingga opini BPK.
Karena itu, transparansi APBD seharusnya tidak berhenti pada angka global.
Masyarakat perlu dapat menelusuri:
Berapa pagu setiap OPD?
Apa program dan kegiatannya?
Berapa nilai setiap paket pekerjaan?
Siapa penyedianya?
Di mana lokasi pekerjaannya?
Berapa nilai kontraknya?
Kapan pekerjaan harus selesai?
Berapa progres fisik dan keuangannya?
Apakah ada perubahan kontrak?
Apakah ada pekerjaan yang terlambat atau tidak selesai?
Inilah yang disebut transparansi sampai ke akar.
HENDRA E SH: JANGAN HANYA BICARA SERAPAN, BUKA JEJAK UANGNYA
Hendra E SH dari LP KPK Kalbar menilai pembahasan APBD harus ditempatkan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap uang rakyat.
«“APBD bukan uang pemerintah, tetapi uang publik yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi uang itu dibelanjakan untuk apa, siapa yang mengerjakan, berapa nilainya dan apa hasilnya.”»
Menurut Hendra, besarnya anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi kemampuan menyerap anggaran.
«“Jangan sampai keberhasilan APBD hanya diukur dari tinggi rendahnya serapan. Yang jauh lebih penting adalah output, kualitas pekerjaan, manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Kalau anggaran terserap 100 persen tetapi hasil pembangunannya tidak optimal, maka publik tetap berhak mempertanyakannya.”»
Ia juga meminta Pemkot dan DPRD Singkawang membuka informasi anggaran secara mudah dipahami masyarakat.
«“Kami mendorong Pemkot dan DPRD membuka APBD secara lebih detail. Publik harus bisa melihat program, kegiatan, paket pengadaan, nilai kontrak, penyedia, lokasi pekerjaan dan progresnya. Transparansi harus sampai ke titik di mana masyarakat bisa melakukan kontrol.”»
Terkait rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah, Hendra menilai pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka.
«“Kalau daerah mengambil pinjaman, harus jelas untuk apa, berapa nilainya, bagaimana mekanisme pengembaliannya dan apa manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai generasi berikutnya menerima beban, sementara manfaat pembangunannya tidak jelas.”»
LP KPK KALBAR DORONG BEDAH APBD PER OPD
Hendra mengatakan pengawasan berikutnya harus diarahkan pada perangkat daerah dengan anggaran terbesar dan program strategis.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.
«“Kami akan melihat APBD bukan hanya dari angka triliunan rupiah, tetapi dari aliran uangnya. Mana belanja yang benar-benar menyentuh masyarakat dan mana yang perlu dievaluasi. Kalau ada program besar, harus jelas indikator keberhasilannya.”»
Ia menegaskan, kritik terhadap APBD tidak boleh dipahami sebagai tuduhan adanya penyimpangan.
«“Mengkritisi APBD bukan berarti menuduh pemerintah melakukan korupsi. Ini adalah fungsi kontrol masyarakat. Kalau semua data dibuka, justru pemerintah akan lebih mudah menunjukkan bahwa anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel.”»
PERTANYAAN BESAR UNTUK APBD SINGKAWANG 2026
Dengan total belanja yang direncanakan sekitar Rp1,25 triliun, publik Singkawang patut mendapatkan jawaban yang konkret:
Uang rakyat paling besar mengalir ke sektor apa?
OPD mana yang mendapatkan anggaran terbesar?
Berapa belanja pegawai dibanding belanja pelayanan publik?
Berapa anggaran infrastruktur?
Apa saja proyek strategis 2026?
Berapa nilai masing-masing paket?
Bagaimana proses pengadaannya?
Siapa penyedianya?
Bagaimana progres fisiknya?
Dan yang paling penting: apa manfaatnya bagi masyarakat Singkawang?
APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar daftar angka.
Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berasal dari sumber daya publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
BEDAH APBD SINGKAWANG 2026 BUKAN UNTUK MENCARI-CARI KESALAHAN.
BEDAH APBD ADALAH UNTUK MEMASTIKAN UANG RAKYAT BENAR-BENAR KEMBALI KEPADA RAKYAT.
JURNALIS RD GNTV INDONESIA
