GNTV INDONESIA, SAMBAS || Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 oleh DPRD Kabupaten Sambas mendapat sorotan dari Ketua IWO Indonesia (IWOI) Kabupaten Sambas, Revie Achary . ( Sabtu .6 Juni 2026 )
Saat diwawancarai terkait kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kas daerah, Revie Achary mempertanyakan mengapa potensi PAD dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perkebunan selama bertahun-tahun belum tergarap secara maksimal.
Menurut Revie , sejak belasan tahun terakhir masih terdapat ratusan ribu hektare lahan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi tersebut dinilai berdampak pada belum optimalnya penerimaan daerah dari sektor BPHTB.
"Masih ada ratusan ribu hektare izin usaha perkebunan yang belum memiliki HGU. Dengan sendirinya kewajiban BPHTB yang seharusnya menjadi sumber PAD juga belum terpenuhi secara maksimal," ujar Revie Achary.
Revie juga menilai, apabila lahan yang telah diberikan izin tersebut memang tidak dapat dikelola, maka pemerintah seharusnya melakukan evaluasi atau revisi terhadap izin yang telah diterbitkan. Sebaliknya, apabila lahan tersebut faktanya telah ditanami dan dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, maka perusahaan wajib mengurus HGU serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku," Ucapnya.
Revie menyebut potensi PAD dari sektor tersebut tidaklah kecil. Bahkan, menurutnya, penerimaan daerah berpotensi mencapai ratusan miliar rupiah apabila seluruh kewajiban perusahaan perkebunan dapat ditagih dan direalisasikan secara optimal.
"Potensi PAD dari sektor perkebunan sawit ini sangat besar. Bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa potensi yang begitu besar seolah tidak menjadi fokus utama, padahal kebun-kebun itu ada di depan mata," katanya.
Revie juga mempertanyakan urgensi pelaksanaan bimtek di luar daerah ketika masih terdapat sumber-sumber PAD yang dinilai belum dioptimalkan secara maksimal di Kabupaten Sambas,"
tegasnya
Lebih lanjut, Revie mengungkapkan bahwa masyarakat berhak mempertanyakan apakah kondisi tersebut murni akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan persoalan tersebut terus berlarut-larut.
"Publik tentu bertanya-tanya. Apakah ini hanya persoalan administrasi dan pengawasan, atau ada kompromi antara konflik politik dan konflik ekonomi yang menyebabkan potensi PAD dari sektor perkebunan tidak pernah disentuh secara serius?" ujarnya.
Menurut Revie, pertanyaan lain yang juga muncul di tengah masyarakat adalah mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas terkesan berhati-hati bahkan cenderung gamang dalam menagih kewajiban perusahaan, sementara di sisi lain selalu mengedepankan alasan menjaga iklim investasi demi kemajuan daerah," Ucapnya.
"Investasi memang penting untuk pembangunan daerah. Namun investasi juga harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan kewajiban terhadap daerah. Jangan sampai alasan menjaga investasi justru mengabaikan hak daerah untuk memperoleh pendapatan yang sah," tegasnya.
Sebagai ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia ( IWOI ) Sambas Revie sangat berharap DPRD Kabupaten Sambas dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengoptimalkan PAD dari sektor perkebunan sawit.
"Masyarakat ingin melihat keberanian dan keseriusan pemerintah dalam mengelola potensi daerah. Jangan sampai sumber PAD yang besar terus terabaikan, sementara kebutuhan pembangunan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun," pungkas Revie Achary.
