GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR || Kordinator Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang Em Abdurrahman mendorong Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP), Pemerintah dan DPRD kota singkawang untuk duduk bersama demi menyelesaikan persoalan klasik terkait krisis air bersih dikota singkawang.
Yang dibutuhkan masyarakat kota singkawang itu solusi nyata bukan Akrabatik Dialetika Stakeholder, salin menyalahkan dan salin lempar tanggung jawab.
Persoalan mengapa perumda AMGP hingga hari ini belum bisa memenuhi kebutuhan air secara maksimal bagi pelanggan dan sementara melakukan penundaan terhadap Sambungan Rumah (SR) baru bagi masyarakat semua itu dikarenakan kavasitas IPA terbatas, sumber air baku kurang infrastuktur sistem jaringan dan pendukung lainya kurang memadai.
Mengacu data tahun 2023 cakupan pelayanan sebesar 29,10% terhadap penduduk administrasi dan 34,43% terhadap penduduk dalam wilayah teknis pelayanan.
Sementara, kapasitas IPA terpasang tidak sama dengan kapasitas produksi efektif.
Kapasitas IPA terpasang tercatat 340 L/detik sementara produksi riil pada bahan pemuktahiran tahun 2026 sekitar 229 L/detik.
Pada sisi lainya, kebutuhan pasokan air terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang pada tahun 2026 diproyeksikan 252.069 jiwa, dengan asumsi pelayanan 60% atau setara 151,241 jiwa dibutuhkan pasokan sekitar 606,83 L/detik.
Dengan produksi riil perumda saat ini sekitar 229 L/detik sementara kebutuhan sistem 2026 sebesar 606, 83 L/detik maka terdapat gap indikatif sekitar 337,83 L/detik yang perlu ditutup secara bertahap
melalui Peningkatan Kapasitas Produksi , Penguatan Sumber Air Baku dan Pembagunan Jaringan Distribusi.
Berdasarkan data empiris diatas, itulah masalah utama yang dihadapi perumda AMGP yang tidak mudah untuk mereka selesaikan secara mandiri tanpa ada keseriusan dukungan dari pemkot dan DPRD karena terkait alokasi anggaran yang cukup besar.
Kalau benar pemerintah dan DPRD serius untuk menyelesaikan persoalan air bersih semestinya pemerintah dan DPRD bisa menambah alokasi anggaran kepada perumda dalam bentuk penyertaan modal.
Penyertaan modal pemkot kepada perumda AMGP tentunya lebih bermanfaat dan menguntungkan daripada penyertaan modal pemkot pada Bank Kalbar.
Dari sudut pandang Prosperity approach (pendekatan kesejahteraan) penyertaan modal pemkot pada perumda AMGP adalah strategi pembangunan yang menitikberatkan pada upaya meningkatkan taraf hidup, pemenuhan hak-hak dasar, serta kesejahteraan masyarakat.
Demikian juga bilamana ditinjau dari aspek pendekatan ekonomi penyertaan modal pemkot pada perumda AMGP secara kalkulasi ekonomi sangat berpotensi menguntungkan karena kategori usaha perumda AMGP lebih kepada Pelayanan Publik (public service) sehingga resiko kerugian sangat minimal.
Dengan demikian secara bertahap dana yang dialokasikan pemkot untuk penyertaan modal pada perumda AMGP akan kembali kepemkot (PAD) melalui deviden perumda AMGP setiap tahunnya.
Oleh karena itu kami menyarankan kepada pemkot dan DPRD untuk menarik sebagian dana penyertaan modal pada Bank Kalbar untuk dialihkan pada penyertaan modal perumda AMGP.
Itu merupakan salah satu opsi sumber anggaran yang dapat digunakan untuk penuntasan masalah air bersih kota singkawang.
Adapun alternatif lainnya dan kalau memungkinkan secara regulasi, perumda AMGP bisa melakukan pinjaman modal pada bank kalbar dengan menjadikan penyertaan modal pemkot pada bank Kalbar sebagai jaminan pinjaman?
Disamping itu perlu juga untuk dijajaki opsi penyelesaian masalah air bersih dengan metode penyelesaian B2B ( Business-to-Business). Metode B2B adalah model atau bentuk transaksi komersial yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.
Em Abdurrahman yang juga selaku ketua LSM Fatwa Langit kota singkawang juga mendorong perumda AMGP, Pemkot dan DPRD untuk memaksimalkan jalur birokrasi pemerintah dan politik dalam upaya mencari anggaran yang bersumber dari APBN melalui kementrian terkait maupun dana pokok pikiran (pokir) DPR RI. Sebagaimana pembagunan IPA seluang 20 L/D yang saat sekarang sedang berlangsung pembangunannya dengan sumber anggaran APBN melalui pokok pikiran anggota DPR RI dapil kalbar 1 bapak. H.Yuliansyah. SE.
JURNALIS HENDRA E SH
