SAMBAS /GNTV INDONESIA / KAKBAR
Kasus dugaan keracunan massal setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kembali menyita perhatian publik.
( Senin 7/9/2026 )
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Sambas), Revie Achary, menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis distribusi makanan, tetapi harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, standar keamanan pangan hingga pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat.
“MBG adalah program untuk meningkatkan gizi rakyat, bukan justru membuat rakyat mempertaruhkan kesehatan. Kalau ada kelalaian, harus dicari siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai ketika ada korban, yang muncul hanya klarifikasi, sementara akar persoalannya tidak pernah dibongkar,” tegas Revie.
Berdasarkan pemberitaan terbaru, kasus Sidoarjo memang menimbulkan korban dalam jumlah besar. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada 4 September 2026 mencatat 748 orang terdampak, dengan 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan 20 masih menjalani rawat inap.
Namun Revie mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya klaim bahwa terdapat lima korban meninggal dunia.
Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyatakan klaim lima santri meninggal akibat keracunan MBG di Sidoarjo adalah hoaks. Pemerintah menyebut memang terjadi dugaan keracunan massal, tetapi tidak ada santri yang meninggal akibat kejadian tersebut.
“Ada Korban Harus Ada Evaluasi, Bukan Menunggu Korban Bertambah”
Revie mengatakan, peristiwa tersebut tetap serius meskipun kabar mengenai korban meninggal telah dibantah.
“Jangan karena tidak ada korban meninggal kemudian persoalannya dianggap selesai. Ratusan orang sakit sudah merupakan alarm keras. Negara wajib memastikan program sebesar MBG memiliki sistem keamanan pangan yang jauh lebih kuat,” ujarnya.
Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG membutuhkan mekanisme pengawasan berlapis, mulai dari pengadaan bahan makanan, penyimpanan, proses memasak, higienitas dapur, distribusi, waktu tempuh makanan hingga pengawasan setelah makanan dikonsumsi.
Kasus Sidoarjo sendiri melibatkan makanan yang didistribusikan dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin, dan keluhan kesehatan juga dilaporkan pada penerima MBG di sejumlah lembaga pendidikan yang mendapatkan makanan dari SPPG tersebut.
Revie: Jangan Ada “Kebal Program”
Revie menegaskan bahwa label program pemerintah tidak boleh menjadi tameng apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
“Program pemerintah harus kita dukung kalau tujuannya baik. Tetapi dukungan kepada program bukan berarti membungkam kritik. Justru kritik masyarakat adalah bagian dari pengawasan. Kalau ada dugaan kelalaian, periksa. Kalau ada pelanggaran, tindak. Kalau ada unsur pidana, proses sesuai hukum,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan investigasi secara transparan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik agar masyarakat tidak dipenuhi informasi simpang siur.
Keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak dan pelajar, menurut Revie harus ditempatkan di atas target penyerapan anggaran maupun pencapaian jumlah penerima program.
“Jangan sampai program yang seharusnya memberi gizi justru berubah menjadi persoalan keselamatan. Rakyat tidak membutuhkan sekadar program besar. Rakyat membutuhkan program yang aman, bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Revie Achary
Ketua IWOI Kabupaten Sambas
Jurnalis : Hendra E SH
