GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR — Transparansi pengelolaan anggaran pembangunan Masjid Agung Nurul Islam Singkawang kembali menjadi sorotan. Publik dinilai berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai total dana pembangunan, sumber penerimaan, realisasi penggunaan, hingga rincian pengeluaran proyek yang pembangunannya telah berlangsung selama beberapa tahun.
Pemerintah Kota Singkawang sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Agung Nurul Islam tidak hanya mengandalkan APBD Kota Singkawang. Pada awal pembangunan tahun 2021, Pemkot Singkawang menyebut telah mengucurkan Rp13 miliar dari APBD Kota Singkawang, sementara kebutuhan pembangunan saat itu diproyeksikan sekitar Rp55 miliar. Pemkot juga menyatakan akan mengupayakan dukungan dari APBD Provinsi, APBN, serta donasi masyarakat.
Dalam perkembangan berikutnya, Pemkot Singkawang menyebut kebutuhan anggaran masih cukup besar. Pada Mei 2023, progres bangunan induk dilaporkan mencapai 61,32 persen, dengan total kebutuhan yang disebut sekitar Rp56 miliar dan kekurangan anggaran kurang lebih Rp23 miliar. Pada saat yang sama, dukungan kolektif dari berbagai pihak disebut mencapai sekitar Rp8,5 miliar.
Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk meminta adanya laporan rincian dana secara terbuka dan mudah diakses, terutama mengenai berapa total dana yang sudah masuk dan berapa yang telah dibelanjakan.
HENDRA E, LP KPK KALBAR, MENYOROTI PENTINGNYA KETERBUKAAN
Hendra E dari LP KPK Kalbar menilai pembangunan Masjid Agung Nurul Islam merupakan kepentingan masyarakat luas sehingga pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran publik maupun sumbangan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
«“Kami tidak mempersoalkan pembangunan Masjid Agung. Justru pembangunan ini harus didukung. Tetapi ketika ada penggunaan dana publik dan sumber dana lainnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas berapa dana yang diterima, dari mana sumbernya, berapa yang sudah digunakan dan untuk apa saja penggunaannya.”»
Menurut Hendra, transparansi tidak cukup hanya dengan menyampaikan progres fisik pembangunan. Masyarakat juga membutuhkan laporan keuangan dan rincian penggunaan dana yang dapat diperiksa secara jelas.
“Jangan sampai publik hanya mengetahui angka progres pembangunan, sementara rincian pemasukan dan pengeluarannya tidak terlihat secara terbuka. Transparansi anggaran harus berjalan bersamaan dengan pembangunan fisik,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi semakin relevan karena pada 2021 Pemkot Singkawang sendiri pernah menyampaikan rencana agar proposal pembangunan disertai rekening khusus untuk menampung sumber dana dari APBN, APBD provinsi, APBD kota maupun donatur.
PUBLIK MINTA LAPORAN LENGKAP
Karena itu, masyarakat dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi mengenai:
1. Berapa total anggaran pembangunan Masjid Agung Nurul Islam sejak awal hingga saat ini.
2. Berapa dana yang bersumber dari APBD Kota Singkawang.
3. Berapa dana dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN.
4. Berapa total sumbangan atau donasi dari masyarakat maupun pihak lainnya.
5. Berapa dana yang sudah direalisasikan.
6. Untuk apa saja dana tersebut digunakan.
7. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana.
8. Bagaimana laporan pertanggungjawaban pembangunan disampaikan kepada publik.
Pada Mei 2026, Pemkot Singkawang kembali menyampaikan bahwa pembangunan Masjid Agung Nurul Islam memasuki tahap kedua.
Dengan berlanjutnya pembangunan tersebut, kebutuhan akan keterbukaan informasi mengenai total dana, sumber dana, realisasi dan sisa kebutuhan anggaran menjadi semakin penting.
Hendra menegaskan, keterbukaan bukan berarti menghambat pembangunan.
“Justru dengan laporan yang terbuka, masyarakat akan semakin percaya dan ikut mendukung penyelesaian Masjid Agung Nurul Islam. Kalau semua jelas, tidak ada ruang bagi prasangka. Publik hanya meminta haknya untuk mengetahui bagaimana uang pembangunan dikelola,” pungkasnya.
TRANSPARANSI ANGGARAN ADALAH KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK.
JURNALIS RW & OPPIE
