GNTV INDONESIA Singkawang, Kalimantan Barat — Polemik antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Kota Singkawang menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah daerah dan legislatif., pada Sabtu 28 - Maret - 2026.
Wakil Wali Kota Singkawang bersama Ketua Fraksi PAN DPRD Singkawang, Tri Wahyudi, kompak memberikan klarifikasi atas situasi yang terjadi di lapangan.
Sebelumnya, Menteri dalam negeri ( MENDAGRI ) Tito Karnavian menyoroti antrean panjang BBM di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Ia menyebut antrean tersebut dipicu oleh kebijakan pembatasan pembelian BBM melalui surat edaran kepala daerah yang memicu kepanikan masyarakat atau panic buying. Kemendagri juga meminta agar kebijakan tersebut segera dicabut serta menegaskan bahwa stok BBM dalam kondisi aman.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin ., S. E., M.H., menegaskan bahwa kebijakan pembatasan justru diambil berdasarkan kondisi riil di lapangan yang saat itu sudah menunjukkan gejala kepanikan.Di kabupaten Sambas, antrian panjang sudah terjadi selama beberapa hari di sejumlah SPBU yang berdampak di kota Singkawang, Pemerintah daerah, bersama unsur Forkopimda, bahkan turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU, baik siang maupun malam hari.
“Langkah ini kami ambil dalam situasi yang tidak mudah. Antrean panjang berpotensi memicu gangguan keamanan bahkan konflik sosial jika tidak segera ditangani,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pembatasan pembelian BBM—yakni 3 liter untuk sepeda motor dan 30 liter untuk mobil— diterapkan sebagai langkah cepat untuk meredam kepanikan, sekaligus memastikan distribusi lebih merata bagi masyarakat lokal.
Hasilnya, antrean yang sebelumnya mengular panjang berangsur hilang dan situasi kembali kondusif. Aktivitas masyarakat pun kembali berjalan normal tanpa kekhawatiran akan kelangkaan BBM. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai berhasil membatasi mobilitas pembeli dari luar daerah yang sebelumnya turut memperparah antrean di Kota Singkawang.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Singkawang, Tri Wahyudi, yang akrab disapa Bang Toni, menilai langkah yang diambil Wali Kota Singkawang sudah tepat dan berdasarkan fakta di lapangan.
“Kebijakan itu diambil setelah beberapa hari terjadi kepanikan akibat isu kelangkaan BBM. Antrean panjang di SPBU memang nyata terjadi dan harus segera disikapi secara cepat dan bijak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sebelum kebijakan diterapkan, kepala daerah bersama Forkopimda telah melakukan survei langsung serta rapat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak Pertamina di Pontianak, guna memastikan distribusi BBM berjalan optimal.
Menurutnya, pencabutan surat edaran pembatasan dilakukan setelah kondisi mulai terkendali dan antrean berangsur normal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bersifat situasional dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Singkawang menegaskan bahwa perbedaan pandangan dengan pemerintah pusat merupakan bagian dari dinamika komunikasi dalam pemerintahan. Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap kebijakan daerah diambil berdasarkan kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan pihak manapun. Ini menjadi pelajaran bersama bahwa kondisi di lapangan perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” jelasnya.
Baik pemerintah daerah maupun DPRD berharap masyarakat dan media dapat melihat persoalan ini secara berimbang, dengan mempertimbangkan fakta yang terjadi di lapangan. Ukuran utama keberhasilan kebijakan, menurut mereka, adalah dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam hal ini, masyarakat Kota Singkawang dinilai telah merasakan langsung manfaat dari kebijakan tersebut, mulai dari hilangnya antrean, terciptanya situasi yang aman dan kondusif, hingga tetap terjaganya aktivitas ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Pemerintah Kota Singkawang pun menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan mengambil langkah cepat, tepat, dan terukur demi menjaga stabilitas serta kesejahteraan bersama.
Sumber: Tri Wahyudi
Pewarta: Ferry S
