Pontianak//GNTV INDONESIA//
Viralnya pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Senin 23 Maret 2026.
Ia mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik.
Menurut Sultan, keberlanjutan program berskala nasional seperti MBG berpotensi menghadapi tantangan jika hanya bertumpu pada pembiayaan negara.
Apa yang disampaikan Sultan menciptakan keresahan dikalangan masyarakat yang menilai Sebagai Wakil Rakyat Tidak Memahami Fungsi pokoknya,dan justeru memberi ide untuk membebani masyarakat yang saat ini menghadapi masa sulit untuk bertahan dan melewati keseharian akibat perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
Hal demikian juga mendapat perhatian dari seorang Praktisi hukum Adv.Chandra Kirana, S.H.,CP.NNLP.,CH.,CHt.,CM.NNLP, yang dijuluki sebagai Advokat Jongos Rakyat oleh kalangan masyarakat Kecil.
Menurut Chandra
"Pernyataan seorang pejabat publik demikian yang justru meminta rakyat (yang seharusnya ia bela) untuk menyumbang materi demi program pemerintah memang sering kali menimbulkan perdebatan etis yang sengit."
Chandra mencontohkan secara singkat, "Beberapa poin analisis mengenai kontradiksi tersebut:
1. 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐤𝐬𝐢 𝐅𝐮𝐧𝐠𝐬𝐢 𝐑𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢
Tugas utama seorang senator atau anggota DPD apalah seorang ketua DPD seharusnya sebagai penyambung lidah rakyat bukan sebaliknya. Ketika rakyat mengkritik sebuah program (seperti MBG), kritik tersebut seharusnya dikaji sebagai aspirasi Rakyat untuk memperbaiki kebijakan, bukan justru dibalas dengan ide yang menggiring untuk menyumbang harta. Secara etis, wakil rakyat ada untuk memastikan uang pajak rakyat dikelola dengan benar, bukan meminta pungutan tambahan di luar sistem resmi yang bertentangan dengan landasan dasar konstitusi negara.
2. 𝐊𝐞𝐬𝐞𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐅𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐬
Ada ketimpangan yang nyata antara gaya hidup pejabat dan kondisi ekonomi rakyat:
- 𝐆𝐚𝐣𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧: Pejabat menerima gaji, tunjangan, rumah dinas, hingga biaya operasional yang seluruhnya berasal dari pajak rakyat.
- 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐠𝐚𝐛𝐝𝐢𝐚𝐧: Jika program tersebut dianggap sangat krusial namun kekurangan dana, seharusnya inisiatif "Gotong Royong" dimulai dari pemangkasan gaji,Bonus,emiten atau fasilitas pejabat itu sendiri,Termasuk para wakil rakyat sebagai bentuk keteladanan (leading by example).
3. 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐚𝐩𝐫𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐞𝐩 "𝑮𝒐𝒕𝒐𝒏𝒈 𝑹𝒐𝒚𝒐𝒏𝒈"
Gotong royong dalam konteks bernegara tidak boleh digunakan untuk menutupi ketidaksiapan anggaran atau kegagalan perencanaan sebuah program pemerintah. Rakyat sudah bergotong-royong setiap kali mereka membayar PBB,PPH dan PPN saat Gajian,belanja atau membayar pajak kendaraan dan lain sebagai. Meminta Masyarakat menyumbang lagi untuk program nasional adalah bentuk beban ganda yang sangat jelas Melanggar ketentuan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia",Ujar Chandra.
"𝐊𝐞𝐬𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐚𝐧𝐧𝐲𝐚: Menjadi wakil rakyat bukan hanya soal mewakili rakyat di kursi empuk saat menerima gaji, tetapi mewakili penderitaan dan suara kritis rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Mengalihkan tanggung jawab negara kepada kantong pribadi rakyat terutama mereka yang sedang kesulitan bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap amanah konstitusi.",Tegas Chandra.
"Jangan lupa,saat Rakyat memilih Wakil Rakyat karena dijanjikan akan memperjuangkan aspirasi dan Hak mereka,Bukan setelah duduk justeru membunuh aspirasi dan harapan rakyat yang telah memberikan amanah memperjuangkan nasib&harapan mereka.",Kata Chandra.
Jurnalis : Revie
