GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR || Pekerjaan penambalan (patching) Jalan Jenderal Sudirman, Kota Singkawang, yang diduga dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat, terus menuai kritik masyarakat.
Alih-alih memberikan kenyamanan, hasil penambalan justru dikeluhkan karena permukaan aspal dinilai tidak rata, bergelombang, dan terlalu tinggi. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.
Keluhan masyarakat ramai bermunculan melalui TikTok dan Facebook. Warganet mempertanyakan kualitas pekerjaan, metode penambalan, hingga pengawasan teknis terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan jalan.
KOMENTAR WARGANET: TAMBALAN DINILAI JUSTRU MENAMBAH BAHAYA!
Sejumlah komentar yang dihimpun GNTV INDONESIA memperlihatkan kekecewaan masyarakat.
Akun ajup menulis, “Betul sekali itu membahayakan kendaraan bermotor.”
Akun dk. bahkan mengaku, “Hampir celaka dibuatnya.”
Sementara akun RJKmee menyebut, “Jadi makin dak jelas jalannya, mau hati-hati.”
Kekhawatiran serupa disampaikan akun Mas-Mas 189 yang menyoroti ketinggian tambalan.
“Tambalan tinggi bikin jalanan jadi ga rata dan di situ jalannya kalau malam gelap, bahaya banget buat roda dua di malam hari apalagi saat hujan,” tulisnya.
Akun igbl juga mengingatkan risiko yang mungkin muncul akibat permukaan tambalan yang tidak rata.
“Tambal tak rata tinggal nunggu makan korban,” komentarnya.
WARGA SOROT MATERIAL DAN HASIL PEKERJAAN
Kritik tidak hanya menyangkut keselamatan, tetapi juga kualitas pelaksanaan pekerjaan.
Akun FxYogs menulis, “Tambal asal-asal sekali lewat batu berhamburan.... dananya kemana pak asal tambal.”
Akun bund_sasaa menyindir, “Asal-asal emang wkwk, nambal masalah lama malah nambah masalah baru.”
Sementara akun Rudii menilai pekerjaan tersebut justru membuat kondisi jalan semakin buruk.
“Kacau asal-asalan bukannya bagus malah jelek,” tulisnya.
Akun iya bahkan menggambarkan kondisi permukaan jalan seperti laut bergelombang.
“Serasa di laut berombak-ombak,” komentarnya.
Keluhan lain datang dari akun americanno ice yang mempertanyakan risiko kendaraan saat melintasi tambalan.
“Makin cepat ancor sok motor tok lewat jalan tambal asal-asal ee,” tulisnya.
Akun Karin juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kendaraan.
“Iy aok, rusak motor dibuatnye be,” komentarnya.
MUNCUL KELUHAN SOAL KORBAN, JANGAN MENUNGGU KECELAKAAN BERULANG!
Kekhawatiran masyarakat semakin mengemuka setelah akun Madannn mengeluhkan risiko terjatuh akibat kondisi tambalan.
Ia menulis bahwa dirinya dan pengguna jalan lainnya khawatir menjadi korban akibat kondisi tersebut.
Bahkan, akun Tak Goyah Official, selaku pemilik unggahan, membalas komentar dengan pernyataan, “Kemarin sudah ada korban.”
Di sisi lain, akun mama daffa mempertanyakan mengapa perbaikan baru dilakukan setelah muncul persoalan dan potensi kerugian masyarakat.
“Jangan usut nunggu makan korban baru dibenahi jalannya,” demikian inti keluhannya.
DPUPR KALBAR DIMINTA EVALUASI DAN BUKA PENJELASAN
Deretan komentar tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.
Patching bukan sekadar menutup lubang menggunakan aspal. Pekerjaan harus memperhatikan ketebalan lapisan, pemadatan, kualitas material, elevasi permukaan, serta hasil akhir agar jalan kembali rata dan aman dilalui.
DPUPR Kalbar diminta segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi bagian jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan:
1. Siapa pelaksana pekerjaan penambalan tersebut?
2. Bagaimana metode pelaksanaan dan pengawasan teknisnya?
3. Apakah material dan pemadatan sudah sesuai spesifikasi?
4. Apakah hasil pekerjaan telah melalui pemeriksaan teknis?
5. Siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pekerjaan tidak sesuai ketentuan?
JANGAN TUNGGU KORBAN BARU BERTINDAK!
Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Apabila ditemukan tambalan yang tidak rata dan berpotensi membahayakan, perbaikan harus segera dilakukan.
Uang rakyat harus menghasilkan infrastruktur yang layak, bukan pekerjaan yang justru memunculkan persoalan baru.
GNTV INDONESIA mendorong DPUPR Provinsi Kalimantan Barat memberikan penjelasan terbuka, melakukan evaluasi menyeluruh, serta memastikan bagian jalan yang dikeluhkan masyarakat segera diperbaiki.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi DPUPR Kalbar maupun pihak pelaksana pekerjaan demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Jalan ditambal untuk menghilangkan lubang, bukan menciptakan gundukan baru. Jangan sampai keselamatan pengendara menjadi taruhan akibat pekerjaan yang belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan masyarakat.
GNTV INDONESIA – Kritis, Berimbang, dan Mengawal Kepentingan Publik.
Jurnalis Hendra E SH
