GNTV INDONESIA, SINGKAWANG KALBAR || Laporan warga terkait dugaan pelanggaran pendirian pagar dan bangunan di atas saluran irigasi di Gang Mutiara, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, memasuki babak yang dipertanyakan publik.
Laporan tersebut telah disampaikan warga melalui platform pengaduan resmi SP4N-LAPOR! sejak 26 Juli 2026. Pemerintah Kota Singkawang kemudian mendisposisikan laporan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti.
Namun, hingga awal Oktober 2026, pagar dan bangunan yang dilaporkan tersebut masih berdiri di lokasi.
Padahal, berdasarkan catatan dalam sistem pengaduan, pada 8 September 2026 Dinas PUPR telah mengonfirmasi menerima laporan dan menyatakan akan segera melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, pada 15 September 2026, PUPR menyampaikan hasil penanganan bahwa pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan. PUPR juga menyatakan, apabila pemilik tidak menindaklanjuti setelah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3, maka langkah berikutnya adalah pembongkaran pagar.
PUPR bahkan melampirkan dokumentasi hasil survei tim teknis di lokasi.
Pertanyaannya, mengapa hingga awal Oktober pagar tersebut masih berdiri?
Rentang waktu sejak laporan pertama disampaikan pada Juli hingga memasuki Oktober menjadi perhatian warga. Terlebih, mekanisme penanganan dan tahapan yang disampaikan PUPR sebelumnya sudah cukup jelas, termasuk kemungkinan pembongkaran apabila pemilik tidak memenuhi ketentuan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari pelapor mengenai konsistensi pelaksanaan tindak lanjut di lapangan.
“Sampai sekarang tidak ada pembongkaran. Proses melalui SP 1 sampai SP 3 ternyata belum membuahkan hasil. Kami mempertanyakan hal ini. Apakah ada keterlibatan oknum, pejabat, atau pihak tertentu sehingga sampai saat ini belum ada tindakan?” ujar pelapor.
Namun demikian, dugaan mengenai adanya keterlibatan oknum tersebut masih sebatas pertanyaan dan dugaan dari pelapor, bukan fakta yang telah terbukti. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari Dinas PUPR maupun pihak terkait untuk menjawab mengapa tahapan penanganan yang telah disampaikan sebelumnya belum berujung pada tindakan fisik di lokasi.
Warga meminta PUPR tidak berhenti pada surat pemberitahuan dan tahapan administratif, tetapi memastikan penanganan berjalan sampai tuntas apabila memang ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Pasalnya, keberadaan bangunan atau pagar yang berada di atas atau mengganggu saluran irigasi berpotensi memengaruhi fungsi saluran, termasuk kelancaran aliran air. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian warga karena berkaitan dengan kepentingan lingkungan sekitar, distribusi air, serta potensi genangan ketika debit air meningkat.
“Kami berharap PUPR segera memberikan kepastian dan mengambil tindakan sesuai aturan, tanpa pandang bulu. Jangan sampai laporan warga hanya berhenti di meja administrasi,” tegas pelapor.
Kini perhatian warga tertuju kepada Dinas PUPR Kota Singkawang: apakah tahapan SP 1 hingga SP 3 telah benar-benar dilaksanakan, kapan tindakan berikutnya dilakukan, dan apa alasan pagar yang dilaporkan sejak Juli 2026 masih tetap berdiri hingga awal Oktober?
Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya tindakan pembongkaran fisik terhadap pagar dan bangunan tersebut. GNTV Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
JURNALIS HEN
Sumber Zaldi
