GNTV INDONESIA, SAMBAS KALBAR ||
Di tengah menguatnya aspirasi kelompok masyarakat Kabupaten Sambas yang meminta agar ruang partisipasi publik dibuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas, muncul apresiasi kepada salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Sambas.
( Sabtu.19/9/2026 )
Melalui juru bicara Genk Terminal, Revie Achary, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, yang dinilai bersedia membangun komunikasi dengan masyarakat yang tengah memperjuangkan ruang partisipasi dalam pembahasan Raperda RTRW.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Lerry Kurniawan Figo. Beliau menunjukkan sikap yang bijak dengan mau berkomunikasi dan mendengar aspirasi kelompok masyarakat Sambas yang menginginkan ruang partisipasi publik dibuka.” ujar Revie Achary.
MESKI DI LUAR DAERAH, TETAP MAU MENDENGAR
Menurut Revie, hal yang semakin patut diapresiasi adalah kesediaan Lerry Kurniawan Figo mendengar aspirasi masyarakat meskipun sedang berada di luar daerah.
“Beliau sedang berada di luar daerah, tetapi tetap mau mendengar suara masyarakat Sambas. Bagi kami, ini bukan sekadar komunikasi politik. Ini adalah sikap seorang wakil rakyat yang memahami bahwa aspirasi masyarakat tidak mengenal batas tempat dan waktu.”
Revie mengatakan, komunikasi semacam itu penting ketika masyarakat sedang meminta sesuatu yang sebenarnya merupakan bagian dari proses demokrasi, yaitu ruang untuk didengar dan memberikan masukan.
“SAYANG, BELIAU BUKAN KOORDINATOR PEMBENTUKAN RAPERDA RTRW”
Namun demikian, Revie menyayangkan posisi Lerry Kurniawan Figo yang bukan merupakan pihak yang secara langsung menjadi koordinator utama pembahasan Raperda RTRW.
“Sayangnya, beliau bukan koordinator yang menaungi pembentukan Raperda RTRW Sambas. Seandainya ruang kewenangannya lebih langsung dalam proses tersebut, tentu komunikasi dengan masyarakat akan jauh lebih mudah.”
Menurut Revie, justru pihak yang memiliki posisi strategis dalam proses pembahasan Raperda RTRW seharusnya dapat mengambil pelajaran dari sikap Lerry dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Pansus maupun pimpinan DPRD yang memiliki kewenangan dalam proses pembahasan semestinya belajar bagaimana menghargai suara masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya terasa dekat ketika musim Pileg datang. Setelah itu, ketika masyarakat meminta didengar, pintunya justru terasa jauh.”
“MENDENGAR ITU SEDERHANA, TAPI TERNYATA SULIT”
Revie menyampaikan kritiknya dengan satu kata yang menurutnya sederhana tetapi memiliki makna besar: mendengar.
“Mendengar itu sebenarnya sangat mudah. Apalagi yang didengar adalah suara masyarakat sendiri. Tetapi ternyata mendengar juga bisa menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh pemangku kewenangan.”
Menurutnya, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai pemilihan umum, suara terbanyak, atau siapa yang memperoleh jabatan.
Demokrasi juga diuji ketika masyarakat datang membawa aspirasi dan meminta ruang untuk menyampaikan pendapat.
“Masyarakat bukan objek yang hanya dipanggil ketika dibutuhkan. Masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Mereka harus dilayani, didengar dan dilibatkan, terutama ketika sebuah kebijakan berpotensi memengaruhi ruang hidup mereka.”
MENTAL PENGAYOM DIBUTUHKAN SAMBAS
Revie menilai karakter komunikasi seperti yang ditunjukkan Lerry Kurniawan Figo merupakan sikap yang dibutuhkan dalam membangun pemerintahan dan lembaga perwakilan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Mental-mental pengayom seperti Pak Lerry sejatinya dibutuhkan Kabupaten Sambas. Bukan hanya pintar berbicara, tetapi mau mendengar. Bukan hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan suara politik, tetapi hadir ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan suara.”
Menurut Revie, seorang wakil rakyat seharusnya tidak hanya menjadi representasi secara formal, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan lembaga negara.
RUANG PARTISIPASI BUKAN PEMBERIAN, TETAPI BAGIAN DARI PROSES DEMOKRASI
Revie mengingatkan bahwa permintaan masyarakat agar diberikan ruang partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah bukan semata-mata permintaan politik.
UU Nomor 13 Tahun 2022 memperkuat konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diberikan ruang untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, terutama masyarakat yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan terhadap materi yang sedang dibahas.
“Jadi membuka ruang dialog bukan hadiah kepada masyarakat. Itu bagian dari semangat demokrasi dan pembentukan peraturan yang partisipatif.”
REVIE: “LERRY MENUNJUKKAN BAHWA MENDENGAR MASIH MUNGKIN”
Revie berharap sikap Lerry Kurniawan Figo dapat menjadi contoh bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas.
“Sehat selalu Bapak Lerry Kurniawan Figo. Semangat dan mental Anda adalah jembatan bijak untuk rupa dan wajah demokrasi di Kabupaten Sambas.”
Ia berharap komunikasi antara DPRD dan masyarakat tidak berhenti pada momentum pembahasan Raperda RTRW saja.
“Kami berharap budaya mendengar ini menjadi kebiasaan. Karena ketika wakil rakyat mau mendengar rakyatnya, di situlah demokrasi terasa hidup. Tetapi ketika rakyat berbicara dan tidak ada yang mau mendengar, demokrasi hanya tinggal nama.” Tutup Revie Achary ® Juru Bicara Genk Terminal
Jurnalis : Hendra E.,SH.
