GNTV INDONESIA, Sambas Kalbar.
Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Sambas, Revie Achary, melontarkan kritik tajam terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C di Kabupaten Sambas yang dinilainya tidak sebanding dengan masifnya aktivitas pengambilan, distribusi, dan penggunaan material galian yang berlangsung selama bertahun-tahun. ( 15/07/2026 )
Menurut Revie, sektor galian C bukanlah sektor kecil. Aktivitas pengambilan pasir, batu, tanah urug, dan berbagai material lainnya berlangsung hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan proyek pemerintah, dana desa, APBD, APBN, pembangunan swasta, perumahan, jalan, jembatan, drainase, hingga pengaman pantai.
"Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa aktivitas galian C terlihat begitu hidup di lapangan, tetapi kontribusi PAD yang masuk ke kas daerah justru terlihat sangat kecil. Kalau kondisi ini terus dianggap normal, maka publik berhak curiga ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelolanya," tegas Revie.
Ia menilai sudah saatnya DPRD Kabupaten Sambas berhenti hanya membahas peningkatan PAD dalam ruang rapat dan kegiatan seremonial, tetapi turun langsung melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber kebocoran penerimaan daerah.
"Setiap tahun bicara peningkatan PAD. Setiap tahun bicara optimalisasi pendapatan. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya, hasil konkretnya di mana....???
Jika PAD galian C tetap kecil dari tahun ke tahun sementara aktivitas di lapangan terus berjalan, maka wajib dilakukan evaluasi besar-besaran," ujarnya.
Revie menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal angka dalam laporan keuangan daerah, tetapi menyangkut hak masyarakat Kabupaten Sambas untuk memperoleh pembangunan yang lebih baik.
"Setiap rupiah PAD yang gagal masuk ke kas daerah berarti berkurangnya kemampuan pemerintah membangun jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Yang dirugikan bukan pejabat, tetapi masyarakat," katanya.
Menurutnya, sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola sektor galian C, mulai dari data perizinan, volume produksi, lalu lintas material, hingga kontribusi penerimaan daerah yang dihasilkan selama ini.
"Jangan sampai ada kesan material keluar setiap hari, truk berlalu-lalang setiap hari, proyek berjalan di mana-mana, tetapi pendapatan daerah yang tercatat justru tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan," tegasnya.
Revie juga mempertanyakan apakah seluruh potensi penerimaan dari sektor galian C benar-benar telah terdata dan tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pertanyaan publik sangat sederhana. Apakah seluruh aktivitas yang menghasilkan keuntungan ekonomi sudah memberikan kontribusi yang adil kepada daerah? Jika jawabannya belum, maka DPRD dan Pemda memiliki kewajiban moral dan politik untuk segera memperbaikinya," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kabupaten Sambas tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sementara berbagai potensi pendapatan daerah yang ada justru belum digarap secara maksimal.
"Sambas memiliki sumber daya alam yang besar. Yang dibutuhkan hari ini bukan seminar tentang PAD, bukan studi banding tentang PAD, bukan rapat tentang PAD. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik dan keberanian pengawasan untuk membongkar titik-titik lemah yang menyebabkan potensi PAD tidak masuk secara maksimal ke kas daerah," kata Revie.
Lebih lanjut, Revie meminta DPRD Kabupaten Sambas menggunakan seluruh kewenangan pengawasannya untuk memanggil pihak-pihak terkait, membuka data penerimaan sektor galian C secara transparan, serta menyampaikan kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya.
"Jangan sampai masyarakat hanya mendengar slogan peningkatan PAD setiap tahun, tetapi tidak pernah melihat lonjakan signifikan dari sektor-sektor yang sesungguhnya memiliki potensi besar. Transparansi adalah kunci. Jika tidak ada yang disembunyikan, maka buka datanya kepada publik," tegasnya.
Sebagai Ketua IWOI Sambas, Revie menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Sambas.
"Publik tidak sedang mencari sensasi. Publik sedang mencari jawaban. Jika PAD galian C memang sudah optimal, tunjukkan datanya. Tetapi jika masih jauh dari potensi yang sebenarnya, maka jangan ada lagi alasan untuk menunda pembenahan. Karena setiap kebocoran PAD pada hakikatnya adalah hilangnya hak masyarakat Kabupaten Sambas untuk menikmati pembangunan yang lebih baik dan lebih merata," pungkas Revie Achary.
Pewarta Hendra E SH (Menes)
