GNTV INDONESIA, SAMBAS || Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Sambas, Revie, kembali melontarkan kritik keras terhadap lambannya penanganan dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang telah menjadi sorotan publik di Kabupaten Sambas. ( 14/07/2026 )
Menurut Revie, kasus yang menyangkut hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu itu telah berlarut-larut tanpa kepastian hukum yang jelas, meskipun laporan resmi telah disampaikan kepada aparat penegak hukum sejak awal Mei tahun 2025.
“Hampir satu tahun lebih publik disuguhi cerita tentang dugaan pemotongan dana PIP, tetapi hingga hari ini masyarakat masih bertanya-tanya, sejauh mana penanganannya, siapa yang dimintai pertanggungjawaban, dan kapan kasus ini benar-benar dituntaskan,” tegas Revie.
Ia menilai lambannya proses penanganan perkara berpotensi menciptakan persepsi buruk di tengah masyarakat bahwa praktik penyimpangan terhadap bantuan pendidikan dapat berlangsung tanpa konsekuensi yang tegas.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika hak anak-anak miskin dipersoalkan, prosesnya berjalan sangat lambat. Padahal yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan masa depan generasi penerus bangsa,” katanya.
Revie menegaskan bahwa dana PIP merupakan program negara yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Oleh sebab itu, setiap dugaan penyimpangan wajib ditangani secara serius, transparan, dan profesional.
“Jika dugaan penyimpangan terhadap dana pendidikan tidak memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang wajar, maka yang terluka bukan hanya kepercayaan masyarakat kepada institusi, tetapi juga rasa keadilan para penerima manfaat yang seharusnya dilindungi negara,” ujarnya.
Ketua IWOI Sambas itu juga mempertanyakan progres audit dan penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus yang telah menjadi perhatian luas tersebut.
“Publik tidak membutuhkan janji. Publik membutuhkan kepastian. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Revie menambahkan bahwa IWOI Sambas akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal perkembangan kasus tersebut hingga tuntas.
“Kami tidak sedang membela kepentingan kelompok tertentu. Kami sedang memperjuangkan hak anak-anak yang menjadi sasaran program bantuan negara. Jangan biarkan persoalan ini tenggelam oleh waktu dan hilang dalam tumpukan berkas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan bantuan sosial maupun bantuan pendidikan merupakan bagian dari komitmen nasional yang harus diwujudkan oleh seluruh aparat penegak hukum dan pengawas pemerintah.
“Jika ada dugaan penyimpangan terhadap dana pendidikan, maka negara wajib hadir. Jangan sampai masyarakat melihat hukum begitu tajam kepada rakyat kecil, tetapi terlihat tumpul ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan yang menyangkut hak anak-anak miskin,” ujar Revie.
Sebagai penutup, Revie mendesak Inspektorat Kabupaten Sambas agar segera menyelesaikan audit investigatif secara terbuka dan profesional. Ia juga meminta Kejaksaan Negeri Sambas memberikan kepastian kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Anak-anak miskin tidak boleh menjadi korban dua kali. Pertama karena keterbatasan ekonomi, kedua karena hak bantuan pendidikannya diduga tidak diterima secara utuh. Kasus ini harus dituntaskan secara terang benderang demi keadilan dan demi masa depan pendidikan di Kabupaten Sambas,” tutup Revie.
( Rudi Wisnu )
