"KAMI KECEWA PEMKOT SINGKAWANG DALAM FORUM SEKRUSIAL INI. INI BUKAN SEKEDAR SOAL LISTRIK, TAPI SOAL TANGGUNG JAWAB PELAYANAN PUBLIK."
GNTV INDONESIA, Singkawang Kalbar// Drama persoalan pemadaman listrik secara bergilir di Kota Singkawang akhirnya menemui titik terang. Polemik ini resmi berakhir dengan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman pada hearing (dengar pendapat) kedua yang digelar di Kantor DPRD Kota Singkawang, Jumat (10/07/2026).
Pertemuan krusial ini mempertemukan Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS), pihak PT PLN (Persero), dan manajemen PLTU Kalbar 1. Setelah melalui diskusi yang dinamis, para pihak sepakat menandatangani berita acara yang memuat tiga poin utama:
1 Komitmen Percepatan: PT PLN (Persero) UP3 Singkawang berkomitmen melakukan percepatan normalisasi sistem kelistrikan, dengan target selesai pada Sabtu, 11 Juli 2026.
2 Kompensasi Pelanggan: Pemberian kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak pemadaman bergilir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3 Sinergi Berkelanjutan: Para pihak sepakat untuk terus menjaga koordinasi, komunikasi, dan sinergi dalam penanganan masalah kelistrikan guna meminimalkan dampak merugikan bagi masyarakat.
Sebelumnya, hearing pertama pada Rabu (08/07/2026) sempat menemui jalan buntu. Ketegangan juga sempat meningkat saat AGMPS bersama perwakilan DPRD Singkawang yang dipimpin Ketua Komisi II, Hary Sarasati Widha, S.SE., dilarang memasuki kawasan PLTU Kalbar 1 dengan alasan statusnya sebagai Objek Vital Nasional dan Proyek Strategis Nasional.
"Kami ke sana untuk kunjungan kerja dan melihat langsung alat mana yang rusak hingga menyebabkan pemadaman berlarut-larut. Bukan untuk aksi demo atau berbuat rusuh," ungkap Hariyanto perwakilan AGMPS saat menyampaikan kekecewaannya di ruang sidang.
hal senada di ungkapkan Eki berlian, S.H, “PLTU ini sungguh sakti mandraguna,tidak bisa dimasuki sembarangan,bahkan kita semua masih ingat kejadian kebakaran disalah satu Gedung di PLTU beberapa waktu lalu,damkar yang berusaha membantu memadamkan api tidak diperbolehkan masuk”.
Formasi Lengkap AGMPS dan Sorotan Tajam untuk Pejabat Daerah
Dalam hearing kedua ini, AGMPS hadir dengan kekuatan penuh. Tampak hadir Dino Santana selaku inisiator, M. Hatta, S.H. (Firma Hukum Lancang Kuning Khatulistiwa), Rudi Wisnu (LP-KPK Kalbar), Roby Sanjaya, S.H. & Partner (LBH Rakha), Eki Berlian, S.H. (LBH Garuda Nusantara), M. Sukri (Asosiasi Driver Ojol Singkawang), Ari Purwandi dan Irza (Barisan Pemuda Melayu), Maulidin (KPBI), empat perwakilan GMNI, serta sejumlah warga Kota Singkawang.
Meski berakhir dengan kesepakatan, jalannya hearing menyisakan catatan kritis dari pihak aliansi. Inisiator AGMPS, Dino Santana, menyayangkan absennya perwakilan eksekutif dalam mengawal isu hajat hidup orang banyak ini.
"Saya berterima kasih atas atensi Sebagian kecil anggota DPRD Singkawang, yang konsisten mengawal ini dari awal. Hearing penting ini dihadiri oleh 6 anggota DPRD.
Enam anggota DPRD yang hadir :
1. Harry Sarasati Widha, S, SE
2. Afriza Rusandi RS, SE
3. Yuharisa, SE
4. Susi wu
5. Messy Tandora
6. Rahman
Dino menyanyangkan absennya perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sejak hari pertama agenda hearing dimulai.
"Jika Walikota atau Wakil Walikota sedang ada giat di luar kota, kan ada Sekda. Ini jangankan Sekda, utusan Pemkot pun tidak ada sama sekali. Biarlah masyarakat yang menilai, berapa nilai yang layak diberikan kepada pejabat yang sengaja abai terhadap persoalan masyarakatnya sendiri," tutup Dino.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, masyarakat Singkawang kini menunggu realisasi janji PLN untuk memulihkan total pasokan listrik per esok hari.*(Hen)
Sumber : Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS)
