GNTV INDONESIA, SAMBAS || Sejumlah persoalan yang berkembang di Kabupaten Sambas menjadi pembahasan serius dalam diskusi Grup WhatsApp BOSS (Bidang Kontrol Sosial dan Jurnalisme Sambas) yang berlangsung pada 13–14 Juli 2026.
Diskusi yang diikuti oleh sejumlah aktivis sosial, pegiat kontrol sosial, dan pemerhati pembangunan daerah tersebut menyoroti berbagai isu mulai dari keterlambatan pencairan Gaji ke-13 ASN dan guru, dugaan kegagalan konstruksi proyek P3 TGAI, hingga lemahnya fungsi pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang masuk ke desa-desa.
Dalam forum tersebut, peserta menilai keterlambatan pencairan Gaji ke-13 telah menimbulkan dampak sosial yang cukup luas. Sejumlah guru dan ASN disebut mengalami tekanan ekonomi karena harus menghadapi kebutuhan tahun ajaran baru, sementara sebagian lainnya mengaku mendapat tekanan dari pihak koperasi maupun lembaga keuangan akibat keterlambatan penerimaan hak mereka.
Ironisnya, menurut hasil diskusi, banyak ASN dan guru yang enggan berbicara secara terbuka kepada media karena khawatir terhadap dampak administratif yang mungkin timbul, termasuk kekhawatiran terhadap mutasi maupun sanksi internal birokrasi.
Selain persoalan kesejahteraan aparatur, perhatian peserta juga tertuju pada proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) di Dusun Bungoran, Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat.
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen dan pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan bangunan bak pembagi air yang tidak dilengkapi papan informasi proyek. Tim juga menemukan adanya rongga besar di bawah struktur beton yang terlihat rapuh dan berlubang.
Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kegagalan konstruksi yang berpotensi merugikan negara apabila tidak segera dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh oleh instansi berwenang.
Tidak hanya itu, forum juga membahas dugaan penyimpangan pemanfaatan proyek P3 TGAI yang ditemukan berada di kawasan perkebunan kelapa sawit swasta. Padahal program tersebut pada prinsipnya diperuntukkan bagi pengembangan pertanian pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat.
Peserta diskusi mengungkap adanya indikasi manipulasi komoditas di lapangan dengan menanam tanaman sela seperti terung dan serai di antara tanaman kelapa sawit.
Praktik tersebut diduga dilakukan untuk memberikan kesan bahwa lokasi proyek memenuhi persyaratan administratif program.
Sorotan berikutnya mengarah pada lemahnya pengawasan pembangunan di tingkat desa. Dalam diskusi terungkap adanya kepala desa yang mengaku tidak mengetahui keberadaan proyek infrastruktur yang masuk ke wilayahnya.
Menurut peserta, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi kontrol dan koordinasi antara pelaksana proyek dengan pemerintah desa agar setiap kegiatan pembangunan dapat diawasi secara maksimal demi mencegah potensi masalah hukum maupun keselamatan kerja.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Grup BOSS menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan jurnalisme independen. Mereka menyatakan akan tetap mengedepankan fakta lapangan, verifikasi data, dan kepentingan publik dalam setiap pemberitaan.
Forum juga menyepakati pentingnya perlindungan terhadap identitas narasumber, khususnya ASN, guru, dan pihak lain yang berpotensi menghadapi tekanan akibat memberikan informasi kepada publik.
Sebagai tindak lanjut, tim akan melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis, termasuk proyek preservasi Jalan Nasional Koridor Tebas–Sambas Tahun Anggaran 2026 yang bernilai sekitar Rp16,9 miliar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pembangunan. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegas peserta diskusi dalam pernyataan penutup forum.
( Jurnalis ® Tim Redaksi Bidang Kontrol Sosial dan Jurnalisme Sambas )
