 |
| Keterangan Pers Kepada Wartawan di Kantor DPP HBB(Horas Bangso Batak)Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara |
GNTV INDONESIA, MEDAN - Organisasi Horas Bangso Batak (HBB) secara tegas menolak rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada Wartawan, di Jl. Saudara No.31, Sudirejo II, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/12/2025).
Menurut Lamsiang, penderitaan masyarakat Tapanuli akibat bencana ekologis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir merupakan fakta nyata yang tidak dapat dibantah.
 |
| Foto:Lamsiang Sitompul SH MH |
Ia menilai kerusakan lingkungan tersebut berkaitan erat dengan aktivitas industri PT TPL, khususnya di wilayah Tapanuli Tengah dan kawasan Danau Toba.
Secara lugas, Lamsiang menyatakan bahwa rencana audit justru berpotensi memperpanjang penderitaan rakyat.
Ia menilai audit yang dilakukan oleh manusia masih membuka ruang manipulasi dan rekayasa data.
“Audit oleh manusia bisa saja diakali. Tetapi audit oleh alam tidak bisa berbohong. Bencana, longsor, banjir, dan kerusakan ekosistem adalah bukti paling jujur. Alam sudah berbicara,” tegasnya.
Lamsiang juga menyinggung data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang, menurutnya, sudah cukup menjadi dasar kuat untuk melihat dampak lingkungan di wilayah terdampak operasional PT TPL. Dengan adanya data tersebut, ia mempertanyakan urgensi audit ulang.
“Data BNPB sudah jelas.
 |
| Data Menurut DPP Horas Bangso Batak HBB Yang Bersumber Dari Satgas Khusus Tanggap Bencana (BNPB) |
Kerusakan sudah nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan persoalan ini dikaburkan dengan audit yang ujung-ujungnya tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Lebih lanjut, HBB menegaskan tuntutan penutupan permanen PT TPL tanpa kompromi. Lamsiang menolak opsi penutupan sementara dan menyebutnya sebagai langkah setengah hati yang hanya akan memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat.
“Tutup PT TPL adalah harga mati. Tidak ada istilah tutup sementara. Jangan lagi ditawar-tawar, Pak Presiden,” katanya.
Selain penutupan, HBB juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti proses hukum pidana dan perdata terhadap PT TPL. Lamsiang menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku kecil di lapangan, tetapi harus menyasar korporasi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
“Jangan hukum tumpul ke korporasi besar, tapi tajam ke rakyat kecil. Penanggung jawab PT TPL harus ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum karena merusak lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menuntut agar PT TPL bertanggung jawab penuh atas kerugian material yang dialami masyarakat, khususnya di Tapanuli Tengah.
“Ini bukan sekadar urusan bisnis atau investasi. Ini soal keadilan, hak hidup, dan masa depan rakyat,” tambah Lamsiang.
Di akhir pernyataannya, Lamsiang meminta pemerintah pusat agar bersikap tegas dan tidak membuat masyarakat semakin bingung dengan berbagai manuver kebijakan. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto berdiri di pihak rakyat dan lingkungan.
“Rakyat sudah terlalu lama menderita. Negara harus hadir, bersikap jelas, dan bertindak tegas,” pungkasnya.(Red/IHB)
