GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR|| Persoalan pekerjaan patching atau penambalan jalan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Bambang Ismoyo, Kota Singkawang, kembali menjadi perhatian publik. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat maupun Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I terkait pekerjaan perbaikan jalan tersebut.
Belum adanya penjelasan resmi itu membuat Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang tetap mempertahankan langkah yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Organisasi tersebut sebelumnya telah memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pihak terkait agar memberikan penjelasan dan kepastian mengenai pekerjaan patching yang menjadi sorotan masyarakat.
Koordinator Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang, Em Abdurrahman, menegaskan bahwa apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pernyataan resmi dari Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I maupun Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, maka agenda penyampaian persoalan kepada Gubernur Kalimantan Barat tetap berjalan.
"Kalau sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I maupun Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, maka kami tegaskan bahwa deadline yang telah kami sampaikan tetap berjalan," tegas Em Abdurrahman.
Ia menjelaskan, terhitung Senin, 2 November 2026, merupakan batas waktu yang telah ditetapkan pihaknya untuk memperoleh kejelasan dari instansi terkait. Apabila tidak ada respons maupun kepastian resmi, Aliansi LSM Perintis akan membawa persoalan tersebut langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat.
Bahkan, pihaknya tetap akan menyampaikan usulan kepada Gubernur Kalimantan Barat terkait pergantian Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari aspirasi organisasi terhadap persoalan pelayanan dan penanganan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian masyarakat.
"Rencana kami untuk menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Kalimantan Barat sekaligus memberikan usulan pergantian Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar tidak akan kami batalkan. Ini merupakan sikap dan aspirasi organisasi yang akan kami sampaikan secara resmi," ujarnya.
Selain menyampaikan persoalan kepada Gubernur, Em Abdurrahman juga mengungkapkan bahwa Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang akan melayangkan surat resmi kepada Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Surat tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan, klarifikasi, serta pertanggungjawaban administratif dan teknis mengenai pelaksanaan pekerjaan patching di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Bambang Ismoyo Kota Singkawang.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas perdebatan di media sosial. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, metode pelaksanaan, pengawasan, kualitas material, hingga hasil akhir pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
"Kami ingin ada keterbukaan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi hasil pekerjaan di lapangan tanpa mendapatkan penjelasan mengenai standar teknis, spesifikasi, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Karena itu, kami akan menempuh jalur surat resmi dan menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur," tambahnya.
Sebelumnya, Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang telah menyoroti pekerjaan patching Jalan Jenderal Sudirman yang diduga tidak sesuai standar teknis. Sorotan tersebut kemudian berkembang setelah sejumlah warganet melalui TikTok dan Facebook turut menyampaikan komentar mengenai kondisi tambalan jalan yang dinilai bergelombang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan, metode pelaksanaan, serta pengawasan dari instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut.
Aliansi LSM Perintis pun meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat tidak mengabaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Kini publik menunggu respons resmi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Apakah pihak UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I maupun Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar akan memberikan klarifikasi, atau justru Aliansi LSM Perintis benar-benar melanjutkan langkah dengan menemui Gubernur dan menyampaikan usulan pergantian Kepala Dinas PUPR?
Persoalan ini sekaligus menjadi ujian keterbukaan informasi dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dalam memastikan kualitas pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
JURNALIS HENDRA E SH
