GNTV INDONESIA, SINGKAWANG KALBAR || Pemerintah Kota Singkawang diharapkan terus membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat serta meningkatkan respons terhadap berbagai aspirasi, kritik, dan laporan publik.
Keterbukaan pemerintah dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Perwakilan LP-KPK Kalbar, Hendra E SH, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak perlu alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat maupun lembaga kontrol sosial harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pesan kami kepada Pemerintah Kota Singkawang, jangan melihat kritik sebagai bentuk permusuhan. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial. Ketika ada masyarakat, LSM, maupun insan pers yang menyampaikan persoalan, sebaiknya ditanggapi dan diberikan penjelasan secara terbuka,” ujar Hendra.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki kepentingan terhadap bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan, termasuk dalam penggunaan APBD, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, tata ruang, serta berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan penjelasan. Kalau ada laporan atau persoalan yang dipertanyakan, jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Berikan informasi sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Hendra juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun banyaknya proyek yang dilaksanakan. Menurutnya, kualitas pekerjaan, manfaat bagi masyarakat, transparansi, dan pertanggungjawaban publik juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“APBD adalah uang publik. Karena itu masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Singkawang bersama DPRD dapat memperkuat ruang dialog dengan masyarakat dan membuka saluran komunikasi yang efektif.
“Kesan kami, Singkawang membutuhkan pemerintahan yang semakin terbuka dan responsif. Pesan kami sederhana: dengarkan masyarakat, jawab setiap persoalan secara proporsional, dan pastikan pembangunan benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat,” pungkas Hendra E SH.
LP-KPK Kalbar, lanjutnya, akan tetap mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial secara konstruktif dengan tetap mengedepankan data, aturan, dan mekanisme yang berlaku.
Redaksi
