• Jelajahi

    Copyright © GLOBAL NEWS TV INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Adsense

    GNTV INDONESIA

    "www.globalnewstvindonesia.com"
    www.globalnewstvindonesia.com
    www.globalnewstvindonesia.com

    Iklan

    Logo

    GEMPAR! Jalan Sentral Ekonomi Pasar Matang Suri Runtuh, Revie Achary: Pemerintah Jangan Tunggu Ada Korban!

    Pimred GNTV
    Dibaca: ... Last Updated 2026-10-10T10:02:40Z

     


    ‎GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR||

    ‎Akses Ribuan Warga Terancam, DPUPR Bina Marga Didesak Turun Tangan dan Segera Lakukan Penanganan.

    ‎Kondisi Jalan Sentral Ekonomi di kawasan Pasar Matang Suri, Desa Matang Tetap, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, kian mengkhawatirkan.

    ‎( Sabtu/10/10/2026 ) 


    ‎Badan jalan di sisi ruas tersebut terlihat mengalami retakan dan longsoran serius, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan serta keberlangsungan akses masyarakat.


    ‎Melihat kondisi tersebut, Revie Achary mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam.


    ‎“Ini sudah gempar. Jalan Sentral Ekonomi di sepanjang lokasi Pasar Matang Suri runtuh. Pemerintah jangan menunggu sampai jalan putus total baru bergerak!” tegas Revie.


    ‎Menurutnya, kondisi jalan tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur biasa. Ruas tersebut merupakan akses penting masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan dan pemerintahan.


    ‎Setiap hari, masyarakat melintasi jalur tersebut untuk menuju Pasar Matang Suri, mencari nafkah, mengangkut hasil usaha, sementara anak-anak sekolah dan ASN juga menggunakan akses yang sama.


    ‎“Kalau jalan ini dibiarkan terus, siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian terjadi kecelakaan atau akses masyarakat terputus? Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari solusi setelah ada korban,” kata Revie.

    ‎

    ‎DPUPR Bina Marga Jangan Hanya Menonton


    ‎Revie secara khusus meminta DPUPR, khususnya bidang Bina Marga, segera melakukan pemeriksaan teknis di lokasi.


    ‎Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan tingkat kerusakan, mengamankan titik rawan, kemudian menentukan metode penanganan yang tepat agar kerusakan tidak semakin melebar.


    ‎“Otoritas wajib bergerak. Turun ke lapangan, periksa, ukur tingkat kerusakannya dan lakukan tindakan. Jangan hanya menunggu laporan masyarakat sementara kondisi jalan terus bergerak menuju kehancuran,” ujarnya.


    ‎Revie juga meminta pemerintah mempertimbangkan mekanisme penanganan keadaan darurat, apabila berdasarkan pemeriksaan teknis dan ketentuan yang berlaku kondisi tersebut memang memenuhi kriteria kedaruratan.


    ‎Jalan Rakyat, Bukan Sekadar Aspal

    ‎Revie menegaskan, pemerintah harus melihat jalan tersebut dari perspektif kepentingan masyarakat luas.


    ‎“Ini bukan sekadar aspal dan badan jalan. Di atas jalan ini ada kehidupan masyarakat. Ada pedagang yang mencari makan, ada anak sekolah yang mengejar pendidikan, ada ASN yang menjalankan pelayanan pemerintahan. Kalau akses ini terganggu, dampaknya langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.


    ‎Ia meminta Pemkab Sambas tidak membiarkan masyarakat menghadapi risiko sendirian.


    ‎“Kalau memang diperlukan anggaran penanganan darurat, lakukan sesuai aturan. Jangan menunggu kerusakan menjadi bencana. Lebih baik pemerintah bertindak sekarang daripada nanti masyarakat menanggung kerugian yang jauh lebih besar,” sambung Revie.


    ‎“Jangan Tunggu Korban Baru Bergerak!”

    ‎Revie kembali mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.


    ‎“Saya minta pemerintah hadir sebelum ada korban. Jalan ini adalah akses ribuan warga untuk mengadu nasib dan mencari rezeki di Pasar Matang Suri, sekaligus akses anak-anak sekolah dan ASN menuju pusat pemerintahan. Jangan sampai kepentingan masyarakat kalah oleh lambannya birokrasi,” tegasnya.


    ‎Ia berharap instansi terkait segera melakukan peninjauan langsung, pengamanan lokasi dan penanganan teknis sebelum kerusakan semakin meluas.


    ‎“Pemerintah jangan menunggu jalan ini benar-benar putus. Kalau sudah putus, pertanyaannya bukan lagi kapan diperbaiki, tetapi siapa yang harus bertanggung jawab ketika keselamatan masyarakat sudah dipertaruhkan,” tutup Revie.

    ‎

    ‎Jurnalis : Hendra E.,SH.

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +