GNTV INDONESIA, SINGKAWANG KALBAR|| Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS) mempertanyakan konsistensi Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Singkawang dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua AGMPS, Dino Santana, mengatakan sorotan tersebut berkaitan dengan sikap politik Golkar pada Pilwako Singkawang lalu. Saat itu, Golkar mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan.
Menurut Dino, sikap tersebut seharusnya tetap terlihat setelah kontestasi politik selesai. Mandat sebagai anggota DPRD, kata dia, harus diwujudkan melalui pengawasan yang nyata dan terukur.
“Kalau sejak Pilwako Golkar mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang, masyarakat tentu ingin melihat konsistensinya di DPRD,” ujar Dino.
Ia menilai Fraksi Golkar memiliki posisi strategis dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Termasuk dalam pembahasan anggaran, kebijakan publik, dan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Dino menegaskan, menjadi penyeimbang tidak berarti harus menolak semua kebijakan pemerintah. Sikap kritis harus diberikan berdasarkan substansi kebijakan dan dampaknya kepada masyarakat.
“Kalau kebijakan pemerintah baik dan bermanfaat, tentu bisa didukung. Tetapi jika ada yang perlu dikritisi, fraksi harus berani menyampaikannya,” katanya.
Menurut Dino, masyarakat juga perlu mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan anggota DPRD. Bukan hanya kehadiran dalam rapat, tetapi juga sikap dan rekomendasi yang dihasilkan.
“Publik ingin melihat apa yang sudah diawasi, apa yang sudah dipertanyakan, dan apa yang sudah diperjuangkan,” ujarnya.
Dino juga menyoroti pengalaman sejumlah kader Golkar yang telah duduk di DPRD lebih dari satu periode. Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal untuk memperkuat fungsi pengawasan.
“Semakin berpengalaman seorang legislator, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap kualitas pengawasannya,” katanya.
AGMPS menilai DPRD tidak harus menjadi lawan pemerintah. Namun, DPRD juga tidak boleh kehilangan sikap kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Pemerintah perlu diawasi, bukan dimusuhi. Kebijakan yang baik didukung, sedangkan yang perlu diperbaiki harus dikritisi,” tegas Dino.
Ia berharap Fraksi Golkar dapat memperkuat kembali perannya sebagai kekuatan penyeimbang di DPRD Singkawang.
Menurutnya, posisi tersebut jangan berhenti sebagai sikap politik saat Pilwako. Konsistensi harus terlihat dalam kerja legislatif sehari-hari.
“Kalau dulu Golkar berani mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang, sekarang masyarakat menunggu pembuktiannya di DPRD. Bukan sekadar melalui pernyataan, tetapi melalui kerja pengawasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Singkawang belum memberikan tanggapan atas sorotan AGMPS. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka.
JURNALIS HENDRA E SH
