GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR // — Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, S.H., M.H., menyampaikan tanggapannya terkait keputusan pemerintah kota menunda atau meniadakan pelaksanaan karnaval dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.
Menurut Sumberanto, pemerintah kota tentu memiliki pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk faktor cuaca dan kualitas udara. Keselamatan masyarakat, kata dia, harus menjadi prioritas utama.
Namun demikian, DPRD juga tidak dapat mengabaikan suara serta kekecewaan masyarakat. Pasalnya, karnaval HUT Kemerdekaan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kota Singkawang dan selama ini menjadi salah satu momentum kebersamaan dalam memperingati hari kemerdekaan.
Foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, S.H., M.H.,
“Ketika tahun ini karnaval ditiadakan atau ditunda, tentu wajar apabila masyarakat mempertanyakan kebijakan tersebut. Apalagi sebelumnya muncul informasi mengenai persoalan anggaran dan efisiensi, sementara pemerintah kota juga menyampaikan pertimbangan kondisi cuaca dan asap,” ujar Sumberanto.
Ia menilai, kedua persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda.
Jika alasan penundaan memang murni berkaitan dengan cuaca dan kualitas udara, DPRD menghormati pertimbangan tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai alternatif, seperti penyesuaian waktu pelaksanaan, penyederhanaan kegiatan, atau menunggu hingga kondisi udara membaik.
“Jangan sampai karena satu kondisi, kemudian sebuah tradisi masyarakat yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun harus hilang begitu saja di tahun ini,” tegasnya.
Sumberanto mengaku turut kecewa atas keputusan tersebut. Ia menilai tidak ada anggota DPRD yang menginginkan masyarakat kehilangan kegiatan yang selama ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus hiburan dalam memperingati HUT Kemerdekaan.
Meski demikian, kekecewaan DPRD bukan berarti mengabaikan aspek keselamatan. Sebaliknya, DPRD meminta pemerintah memberikan dasar pertimbangan yang jelas dan terukur.
“Kalau persoalannya asap, tentu kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kualitas udara saat keputusan itu dibuat, bagaimana proyeksinya, dan apakah memang tidak memungkinkan sama sekali untuk melaksanakan kegiatan dengan penyesuaian tertentu,” jelasnya.
Menurut Sumberanto, DPRD tetap berada bersama masyarakat. Ketika masyarakat menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan kebijakan pemerintah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengar serta menyuarakan aspirasi tersebut.
Ia menegaskan, fungsi DPRD tidak hanya berkaitan dengan pembahasan anggaran dan legislasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesan bahwa karnaval begitu mudah ditiadakan tanpa ada alternatif, sementara kegiatan ini sudah menjadi bagian dari tradisi dan antusiasme masyarakat Kota Singkawang,” katanya.
Apabila tahun ini kegiatan memang belum memungkinkan untuk dilaksanakan, Sumberanto berharap pemerintah kota memiliki komitmen agar karnaval dapat kembali digelar pada tahun berikutnya dengan persiapan yang lebih matang.
Selain persoalan cuaca dan kualitas udara, ia juga menyoroti isu efisiensi anggaran yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
“Kalau alasan utamanya adalah efisiensi anggaran, tentu juga harus disampaikan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apakah persoalannya memang anggaran, kondisi udara, cuaca, atau kombinasi dari beberapa pertimbangan tersebut,” ujarnya.
Sumberanto menegaskan, DPRD tidak ingin mencari siapa yang salah. Menurutnya, yang lebih penting adalah keterbukaan informasi dan solusi.
“Pemerintah memiliki kewenangan mengambil kebijakan, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD menghormati pertimbangan pemerintah terkait keselamatan masyarakat, namun pada saat yang sama memahami dan menyuarakan kekecewaan masyarakat.
“Kalau masih ada ruang untuk mencari solusi agar karnaval tetap bisa dilaksanakan dengan penyesuaian yang aman, tentu itu jauh lebih baik daripada sekadar membatalkan,” katanya.
Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang, Sumberanto berharap setiap kebijakan pemerintah daerah ke depan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi anggaran, keselamatan masyarakat, pembangunan, serta kebutuhan masyarakat terhadap ruang kebersamaan.
“Pada akhirnya, APBD dan seluruh kebijakan pemerintah daerah harus kembali kepada masyarakat. Dan DPRD akan tetap berada di barisan masyarakat untuk mengawal hal tersebut,” pungkasnya.
Jurnalis Hendra E SH
