GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR— Polemik mengenai dukungan anggaran untuk kegiatan masyarakat kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian diarahkan pada rencana kegiatan karnaval yang selama ini rutin digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Erwin Ananta mempertanyakan sikap 30 anggota DPRD Kota Singkawang yang disebut sebagai wakil rakyat. Menurutnya, kegiatan karnaval yang menjadi bagian dari semarak peringatan kemerdekaan seharusnya tidak luput dari perhatian apabila memang memiliki nilai sosial, budaya, serta mampu melibatkan masyarakat secara luas.
FOTO: ERWIN ANANTA
“30 anggota DPRD Kota Singkawang, yang katanya wakil rakyat, mewakili rakyat dan dipilih rakyat. Menganggarkan kegiatan karnaval yang rutin setiap tahun menyambut Hari Kemerdekaan tidak terpikirkan atau tidak mau memikirkannya,” demikian kritik Erwin Ananta dalam pernyataannya.
Ia menilai, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana lembaga legislatif melihat kegiatan-kegiatan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai, kata dia, muncul kesan bahwa perhatian terhadap aspirasi masyarakat hanya menguat ketika berkaitan dengan kepentingan anggaran tertentu.
Erwin juga menyinggung persoalan anggaran aspirasi dan perjalanan dinas. Ia mempertanyakan mengapa ketika anggaran aspirasi maupun perjalanan dinas mengalami pemangkasan, respons yang muncul dinilai lebih ramai, sementara kegiatan masyarakat yang bersifat kemasyarakatan justru dianggap sepi dari perhatian.
“Diam, senyap, sepi. Tapi kalau anggaran aspirasi dan perjalanan dinas dipangkas, heboh. Mana rasa nasionalismemu, kawan? Apakah sudah mulai memudar?” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka sekaligus pertanyaan kepada para wakil rakyat agar lebih transparan dalam menentukan prioritas penganggaran. Menurut Erwin, DPRD Kota Singkawang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga mempertimbangkan kegiatan masyarakat yang memiliki nilai kebersamaan dan semangat kebangsaan.
Namun demikian, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh. Penentuan anggaran daerah tentu harus mengikuti kemampuan keuangan daerah, mekanisme pembahasan APBD, serta skala prioritas pembangunan. Karena itu, publik juga berhak mendapatkan penjelasan dari DPRD Kota Singkawang mengenai alasan suatu kegiatan dapat atau tidak dapat memperoleh dukungan anggaran.
Sorotan Erwin Ananta pada akhirnya bukan sekadar mengenai sebuah kegiatan karnaval, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih luas: sejauh mana wakil rakyat benar-benar menempatkan aspirasi dan kegiatan masyarakat sebagai bagian dari prioritas kebijakan daerah?
Publik kini menunggu penjelasan dari DPRD Kota Singkawang agar polemik tersebut tidak berhenti sebagai kritik di ruang publik, melainkan dapat dijawab secara terbuka dan proporsional.
Jurnalis Hendra E SH
