GNTV INDONESIA, KUBU RAYA || Saridin warga jalan Trans-Kalimantan Dusun Sangku desa pancaroba kecamatan sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya, harus menerima kenyataan pahit tidak bisa mengambil ATM dan Buku tabungan Bank BNI untuk menqerima bantuan sembako yang sebelum nya penyaluran melalui PT pos, hal itu terjadi diduga akibat kelalaian dari petugas bantuan sosial.
Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 ada jadwal pengambilan ATM dan Buku tabungan Bank BNI yang dilakukan di kantor camat sungai Ambawang kabupaten kubu raya, karena jarak yang jauh sekitar 40 Km, serta tidak ada yang membawa nya akhirnya Saridin tidak bisa datang mengambil ATM dan Buku tabungan BNI., pada tanggal 6 Nopember 2025 ada pemberitahuan dari pendamping bantuan sembako dan PKH kabupaten kubu Raya Muhajirin bahwa bisa di ambil di Bank BNI langsung dengan syarat wajib Bapak Saridin nya di bawa, pada waktu itu kondisi Bapak Saridin tidak memungkinkan untuk di bawa karena kurang sehat, dan kemudian pada tanggal 4 Desember 2025 baru bisa datang ke Bank BNI yang berada di pontianak, tetapi ditolak pihak Bank untuk menyerahkan ATM dan Buku tabungan dengan Alasan dari kementerian Sosial sudah melayangkan surat ke BNI bahwa per tanggal 21 Nopember 2025 sudah menutup penyaluran nya . Dan tidak ada solusi lain menunggu tahun depan baru bisa di urus kembali ,hanya itu saja bisa didapat oleh Saridin hanya sebuah penyelasan baik dari pihak pemerintah melalui Korkab kabupaten kubu Raya dan petugas Bank BNI..
Kekecewaan terjadi mengapa batas waktu dan bisa diwakilkan dengan ketentuan tidak disampaikan oleh petugas bantuan sembako dan PKH kepada Saridin.
Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan keadilan Propinsi Kalimantan Barat ( LP KPK ) Ketika diminta tanggapan nya oleh GNTV Indonesia terkait kejadian ini sangat prihatin terhadap Bapak Saridin kenapa.?
Seorang warga yang penerima bantuan yang kondisi nya sulit di hadapkan dengan kondisi Birokasi yang berbelit belit,ini jelas kesalahan dari petugas karena kurang sosialisasi dan minim pengetahuan sehingga ada penekanan wajib orang nya yang datang tanpa kecuali,
Dari pihak Bank BNI membolehkan seseorang diwakilkan dengan ketentuan.
" Masalah begini tidak bisa di biarkan kan begitu saja ,dan wajib jadi perhatian pemerintah baik itu Gubernur Kalbar dan Bupati Kubu Raya karena akan dialami lagi oleh warga lain nya kalau tidak cepat di ambil langkah penegasan ke petugas dilapangan akan sering terjadi hal hal seperti ini, dalam waktu dekat ini kita bawa masalah ini ke DPRD Kubu Raya sebagai wakil rakyat untuk bisa membantu warga nya ketika haknya di abaikan " tegas Rudi
LP KPK dalam waktu dekat akan melakukan Hearing ke DPRD Kubu Raya dan akan didampingi oleh Komisi Cabang LP KPK Kabupaten Kubu Raya Terkait hal ini,karena ini pasti sering terjadi di masyarakat cuma belum naik kepermukaan publik ,sehingga dianggap biasa biasa saja.
Jurnalis : Tim Redaksi Pusat GNTV Indonesia
