Ketua DPD LSM MAUNG Kalbar, Andri Mayudi, menegaskan:
"Ini bukan hanya pembatalan izin, ini deklarasi perang terhadap mafia sumber daya yang selama puluhan tahun menjarah bumi Indonesia. Presiden telah mengirim sinyal keras: era kompromi dengan kartel tambang telah berakhir."
EMPAT IZIN TAMBANG DICABUT: PERINTAH EKSEKUSI TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN
Perusahaan-perusahaan yang dihapus dari peta tambang nasional:
PT Anugerah Surya Pratama
PT Kawei Sejahtera Mining
PT Mulia Raymond Perkasa
PT Nurham
Langkah ini diambil setelah audit menyeluruh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap pelanggaran berat yang mengancam integritas ekosistem Raja Ampat. Keputusan ini juga didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat serta Provinsi Papua Barat Daya.
Meski langkah Presiden patut diapresiasi, DPD LSM MAUNG Kalbar mengingatkan bahwa "panggung perang sesungguhnya justru kini ada di Kalimantan Barat.
Jika Raja Ampat adalah simbol, maka Kalimantan Barat adalah medan tempur utama yang sedang berdarah hari ini," tegas Andri Mayudi.
Indikasi Pelanggaran lingkungan di Kalbar kini telah memasuki fase:
PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dilindungi jaringan kekuasaan lokal dan nasional.
Konsesi sawit ilegal membakar hutan tanpa sertifikasi
Perizinan AMDAL dimanipulasi demi kepentingan oligarki
Mafia tanah menguasai kawasan hutan skala provinsi
Tumpang tindih penguasaan kawasan hutan negara dijadikan komoditas politik
"Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini operasi terorganisir dari kartel ekosida yang dilindungi kekuasaan."
PERPRES 5/2025: BUKAN SEKADAR TEKS HUKUM — INI UJIAN NYALI PEMERINTAHAN
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebetulnya telah membuka jalan eksekusi hukum. Namun, apakah negara punya keberanian untuk menabrak tembok oligarki?
"Aturan sudah ada. Yang belum ada hanya keberanian untuk menyapu bersih mafia tanah, mafia sawit, dan jaringan gelap politik-ekonomi yang menghisap paru-paru dunia di Kalimantan Barat," seru Andri.
Revie Achary,Ketua Lembaga Anti Korupsi Sawerigading Republik Indonesia ( LAKSRI ) Kalimantan barat , dengan tegas Sampaikan Pertaruhan nasional tidak ada pembangunan diatas Puing Ekologi.
Ketua LSM LAKSRI Kalbar mengingatkan: semua agenda besar nasional , pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi akan ambruk jika ekologi dihancurkan.
Negara sedang bermain api di atas tanah yang gundul. Tidak ada sawah tanpa hutan. Tidak ada energi tanpa air. Tidak ada hilirisasi tanpa ekosistem yang stabil." Tegas Revie .
Ketua LAKSRI sebutkan kejahatan lingkungan merupakan Kejahatan Kemanusiaan antar generasi sebab
Setiap pohon ilegal yang ditebang, setiap hektar yang dikorupsi hari ini adalah pencurian hak hidup anak cucu kita. Ini bukan sekadar kejahatan fiskal, ini kejahatan kemanusiaan ekologi lintas generasi."ucap Revie
Lewat Berita online ini , sebagai ketua LAKSRI Kalbar Revie Achary
Buat pesan terbuka untuk presiden yang dicintai rakyatnya H.Prabowo
- Raja Ampat Sudah berikutnya Kalimantan barat menunggu Eksekusi Berani Negara ,"tegasnya.
Presiden Prabowo telah memulai babak baru diplomasi ekologi dunia di Raja Ampat. Tapi medan pertempuran yang lebih brutal menunggu di Kalimantan Barat. Kami, DPD LSM LAKSRI Kalbar, siap menjadi mitra sipil untuk membersihkan benteng terakhir paru-paru dunia. Ini bukan sekadar isu nasional, ini pertaruhan eksistensi umat manusia." tutup Revie.
Jurnalis : Tim GNTV indonesia
