GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR | 12 NOVEMBER 2026 || Kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak kandung yang masih berusia sekitar tiga tahun di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi perhatian serius dan memantik keprihatinan mendalam. Perkara yang kini telah memasuki proses persidangan tersebut kembali mengingatkan pentingnya perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, serta penghormatan terhadap nilai adat, adab, budaya, dan kemanusiaan.
Dugaan tindak pidana yang menyeret seorang ayah kandung sebagai terdakwa ini menjadi sorotan karena anak yang semestinya memperoleh kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan justru diduga menjadi korban perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Merespons perkara tersebut, Revie Achary dari Genk Terminal angkat bicara. Ia menegaskan bahwa apabila dugaan perbuatan tersebut terbukti melalui proses peradilan, maka tindakan itu merupakan pengkhianatan serius terhadap amanah seorang ayah sekaligus bentuk pelanggaran terhadap nilai moral dan kemanusiaan.
Menurut Revie, dugaan pencabulan terhadap anak yang masih berusia balita merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga menyentuh fondasi moral dan tanggung jawab kemanusiaan.
"Jika dilihat dari perspektif adat, adab, budaya, terlebih lagi hukum, dugaan pencabulan terhadap anak balita merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan akal sehat serta nilai-nilai kemanusiaan.
Anak yang baru berusia tiga tahun lebih seharusnya berada dalam dekapan kasih sayang dan perlindungan, bukan justru menghadapi dugaan kekerasan dari seseorang yang semestinya menjadi pelindung utamanya.
Nalar merupakan salah satu landasan manusia dalam membedakan baik dan buruk. Karena itu, sangat memprihatinkan apabila batas moral dan akal sehat diabaikan oleh dorongan hawa nafsu yang tidak dikendalikan oleh nilai kemanusiaan," ungkap Revie.
Revie juga menyoroti identitas masyarakat Sambas yang dikenal memiliki akar adat istiadat, tradisi keilmuan, serta nilai-nilai akhlakul karimah.
Menurutnya, adat dan budaya tidak seharusnya berhenti sebagai simbol kehormatan, slogan, atau warisan sejarah. Nilai-nilai tersebut harus hidup dalam sikap, perilaku, dan tanggung jawab setiap individu di tengah masyarakat.
"Seiring perkembangan zaman, kita patut bertanya: apakah akar adab dan budaya masih benar-benar dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari?
Mereka yang memiliki ilmu, kedudukan, jabatan, maupun pengaruh sosial semestinya menjadi teladan dalam menjaga moralitas dan nilai luhur masyarakat.
Jangan sampai kesombongan, rasa berkuasa, dan kepentingan pribadi justru mengalahkan kepekaan terhadap sesama manusia. Sebab, kehormatan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukannya, tetapi juga oleh sikap dan tanggung jawab moralnya," kata Revie.
Lebih lanjut, Revie menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan kecendekiaan semestinya menjadi fondasi pembentukan karakter, pengendalian diri, serta kemampuan membedakan tindakan yang benar dan salah.
Gelar akademik, jabatan, kedudukan, maupun sebutan kehormatan, menurutnya, tidak serta-merta menjadi ukuran kualitas moral seseorang.
"Sejatinya, ilmu dan kecendekiaan harus mampu merawat kesehatan nalar sekaligus membangun karakter manusia.
Namun, apabila prinsip moral dan akal sehat dapat diabaikan oleh dorongan hawa nafsu, maka kita patut kembali mempertanyakan makna ilmu yang sesungguhnya.
Ilmu bukan sekadar gelar atau pakaian kehormatan yang dapat dikenakan untuk mendapatkan pengakuan. Ilmu harus tercermin dalam sikap, perilaku, pengendalian diri, serta tanggung jawab terhadap sesama.
Apalah artinya sebutan cendekia apabila nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral tidak tercermin dalam perilaku?" tegasnya.
Dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap anak, Revie mengingatkan bahwa kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan tidak boleh ada tekanan, intimidasi, ancaman, ataupun upaya dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu proses peradilan maupun pemulihan psikologis korban.
Menurutnya, perlindungan terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Pendampingan psikologis, jaminan keamanan, pemulihan trauma, serta perlindungan identitas korban juga harus menjadi perhatian serius.
Revie berharap majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara secara objektif, independen, serta berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Secara normatif, perlindungan terhadap anak antara lain diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E juncto Pasal 82 terkait larangan dan ketentuan pidana perbuatan cabul terhadap anak.
Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup pernyataannya, Revie menegaskan bahwa perkara ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar urusan keluarga ataupun aparat penegak hukum.
"Pada akhirnya, kesehatan nalar, kehormatan, dan kecendekiaan seseorang akan diuji melalui sikap serta tanggung jawab moralnya.
Apa pun pembelaan dan dalil yang disampaikan dalam proses persidangan, kita tidak boleh melupakan satu hal mendasar: seorang anak kecil memiliki hak untuk hidup aman, mendapatkan perlindungan, serta memperoleh masa depan yang layak.
Kekerasan tidak akan pernah bisa disamarkan menjadi kasih sayang.
Jangan sampai kehormatan orang dewasa lebih dipentingkan daripada keselamatan dan masa depan seorang anak.
Kami berharap hukum benar-benar bekerja secara objektif, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta menghadirkan keadilan berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan," tutup Revie Achary dari Genk Terminal.
Jurnalis: Hendra E., S.H.
GNTV INDONESIA – MEMBONGKAR FAKTA, MENGAWAL KEADILAN!
