GNTV INDONESIA, SINGKAWANG KALBAR|| Penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fatwa Langit kepada Jaksa Agung Republik Indonesia kini menjadi sorotan. Pasalnya, surat resmi Kejaksaan Agung tertanggal 24 Juli 2025 menyatakan bahwa laporan pengaduan tersebut telah diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti.
Surat bernomor R-2308/F.6/Fo.2/07/2025 dengan sifat rahasia itu ditujukan kepada Muhammad Abdurrahman, selaku pihak yang menyampaikan pengaduan atas nama LSM Fatwa Langit.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengaduan LSM Fatwa Langit Nomor 10/LSM-FL/V/2025 tertanggal 10 Juni 2025 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia telah diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti.
Surat tersebut ditandatangani atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Direktur Pengendalian Operasi, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., dengan jabatan Jaksa Utama Madya.
Namun, muncul pertanyaan mendasar: Setelah laporan resmi diteruskan oleh Jaksa Agung kepada Kejati Kalbar, sejauh mana proses penanganannya? Apakah sudah dilakukan telaah, klarifikasi, pengumpulan bahan keterangan, atau langkah hukum lainnya?
Muhammad Abdurrahman, pihak LSM Fatwa Langit, mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan melalui jalur resmi tersebut.
Menurutnya, diteruskannya laporan oleh Kejaksaan Agung kepada Kejati Kalbar semestinya menjadi pintu masuk bagi proses penanganan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti pada proses administrasi surat-menyurat. Kami ingin mengetahui apakah laporan tersebut benar-benar telah ditindaklanjuti atau justru belum menunjukkan perkembangan yang jelas," demikian substansi pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak Kejati Kalbar.
Ia juga mempertanyakan apakah Kejati Kalbar telah memberikan informasi perkembangan penanganan kepada pihak pelapor.
Berdasarkan surat Kejaksaan Agung tersebut, terdapat sejumlah hal yang patut mendapatkan penjelasan resmi dari Kejati Kalbar:
Apakah laporan LSM Fatwa Langit telah diterima dan diregistrasi secara resmi oleh Kejati Kalbar?
Apakah sudah dilakukan telaah terhadap materi laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut?
Apakah sudah ada pengumpulan bahan keterangan maupun klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait?
Apakah laporan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penanganan hukum tertentu?
Jika belum ditindaklanjuti, apa kendala dan alasan yang mendasarinya?
Apakah pihak pelapor akan diberikan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Perlu ditegaskan bahwa surat Kejaksaan Agung tertanggal 24 Juli 2025 tersebut merupakan bukti pemberitahuan bahwa pengaduan telah diteruskan kepada Kejati Kalbar untuk ditindaklanjuti. Surat itu belum membuktikan bahwa dugaan korupsi telah terbukti ataupun bahwa perkara sudah memasuki tahap penyidikan.
Karena itu, transparansi mengenai status dan perkembangan penanganan menjadi penting, dengan tetap menghormati ketentuan kerahasiaan proses penegakan hukum.
Kini publik menunggu penjelasan dari Kejati Kalbar.
Jangan sampai laporan dugaan korupsi yang sudah sampai di meja Jaksa Agung hanya berakhir sebagai dokumen administrasi tanpa kejelasan tindak lanjut.
GNTV Indonesia membuka ruang bagi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi demi keberimbangan pemberitaan serta kepastian informasi kepada masyarakat.
Jurnalis Hendra E SH
