GNTV INDONESIA, SINGKAWANG ||Dino Santana,Ketua Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Singkawang (AGMPS) mengatakan,
pemkot singkawang harus ektra hati-hati dalam rencana pelakukan pinjaman dana ke pemerintah pusat sebesar 150M dengan dalih stimulus pembangunan.
karena memiliki resiko dan konsekuensi Fiskal,kewajiban pembayaran kembali ditambah dengan bunga pinjaman akan sangat membebani APBD pemerintahan Kota singkawang dimasa depan
APBD harus dialokasikan betahun-tahun untuk membayar hutang pokok dan bunga.Hal tersebut akan beresiko kepada pembangunan untuk hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat
seperti kesehatan,pendidikan,dan hal lain yang diperlukan langsung oleh masyarakat.
Resiko inflasi juga bisa terjadi,Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) untuk ASN beresiko dipangkas,Anggaran untuk tenaga Honorer tidak menutup kemungkinan akan hilang.Akhirnya
ASN kehilangan penghasilan tambahan,Honorer dirumahkan,daya beli masyarakat menurun.Belum lagi resiko akan dipangkasnya dana hibah untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.
Kita masyarakat tidak anti dengan pembangunan Di kota singkawang,namun harus benar-benar diperhatikan kemana penggunaan rencana pinjaman sebesar 150M tersebut?
jangan hanya untuk sekedar memenuhi janji politik dan meluluskan kegiatan proyek cawe-cawe dengan pihak swasta,pinjaman tersebut dipaksakan.kami mendapatkan informasi rencana pinjaman tersebut
diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan jalan sebesar 38M dan Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing sebesar 50M, Rekonstruksi Jalan 40M.
Urgensi nya apa pembangunan tersebut untuk masyarakat kota singkawang?
Sampai dengan hari ini,APBD singkawang masih harus membayar pinjaman pokok dan bunga dana PEN sebesar 200M pada tahun 2020 lalu,dengan jangka waktu 8 tahun.150M dialokasikan untuk PUPR
dan 50M untuk dinas pendidikan kota singkawang.
Masih tersisa -+ 4 tahun untuk menyelesaikan pijaman dana PEN,lalu pemkot singkawang berencana ingin menambah hutang lagi sebesar 150M,perkiraan singkawang harus setiap tahun harus membayar ke pemerintah pusat -+ 80M pertahun dari kedua hutang tersebut.Bisa jebol APBD singkawang.
Kami mendesak DPRD kota singkawang benar-benar mengkaji hal ini,jangan sampai masyarakat kelak yang menanggung resikonya.
Kami juga mendesak agar pemkot singkawang melalui walikota singkawang ibu Tjhai Cui mie jgn gegabah soal ini.jika aspirasi masyarakat ini tetap diabaikan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gejolak di tengah masyarakat.
Jurnalis/Publis: RW
