GNTV INDONESIA, KETAPANG || Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (DKPD) Kabupaten Ketapang mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang kearsipan dan perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan mengangkat tema “Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan dan Perpustakaan yang Inklusif, Modern, dan Berkelanjutan.”
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala DKPD Ketapang, Drs. Yulianus, M.AP, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Nasdiansyah, SE; unsur Forkopimda; camat dan lurah; perwakilan perguruan tinggi; kepala sekolah; organisasi penggiat literasi; serta awak media.
Dalam sambutannya, Drs. Yulianus menyampaikan bahwa forum ini merupakan wujud komitmen DKPD dalam membangun sinergi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan pentingnya penyampaian informasi secara terbuka mengenai program dan layanan yang telah dan akan dilaksanakan, sekaligus menyerap masukan untuk penyempurnaan pelayanan ke depan.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman bersama serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan sistem kearsipan dan literasi yang adaptif dan relevan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Nasdiansyah, SE, mengapresiasi pelaksanaan forum ini dan mendorong DKPD untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, siap memberikan dukungan dalam penguatan regulasi dan penganggaran demi kemajuan sektor kearsipan dan perpustakaan di daerah.
Setelah sambutan, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Berbagai gagasan dan usulan mengemuka, di antaranya penambahan jam layanan perpustakaan pada hari libur dan malam hari, pelestarian naskah kuno daerah, serta pembangunan pojok baca di instansi pemerintah, kecamatan, kelurahan, dan ruang publik.
Forum Konsultasi Publik ini menjadi momentum strategis dalam mewujudkan layanan kearsipan dan perpustakaan yang lebih inklusif, dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan literasi daerah.
Jurnalis / Publis : Mr. Den73
