GNTV INDONESIA, SINGKAWANG || Peredaran daging babi ilegal asal Brazil yang masuk tanpa bea cukai dan dijual bebas di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, menimbulkan gejolak serius. Wakil Ketua DPP Lidik Krimsus RI Kalbar, Rabudin Muhammad, membongkar dugaan penyelundupan berskala internasional yang memanfaatkan fasilitas negara, yakni cold storage milik pemerintah di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala, Kota Singkawang.
“Ini bukan lagi dugaan ringan. Kami mengarah pada praktik penyelundupan terorganisir. Daging babi beku ilegal ini masuk dari Malaysia menggunakan truk kontainer tanpa pengawasan Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH),” tegas Rabudin.
Daging ilegal yang terdeteksi berasal dari Brazil itu, menurut Rabudin, sudah beredar selama beberapa bulan terakhir. Fakta mengejutkan lainnya: pelaku tidak hanya menyimpannya di gudang cold storage milik pemerintah, namun juga dengan beraninya memasarkan produk ilegal tersebut di media sosial, seperti Facebook.
Nama-Nama Mencuat, Terindikasi Jaringan Terstruktur
Dari hasil investigasi mendalam yang dilakukan Tim Gabungan DPP Lidik Krimsus RI bersama Crew 8 dan wartawan investigasi Tipikor News ID Kalbar, terungkap lima nama terduga yang disebut berperan aktif dalam rantai penyelundupan ini:
1. Siau Ling alias Aling – diduga sebagai pemasar utama via media sosial.
2. Abun – penyewa gudang cold storage, yang telah mengakui kepemilikan daging ilegal saat ditemui pada 28 April 2025 pukul 14.16 WIB.
3. Kolap – terlibat dalam proses distribusi ke masyarakat.
4. Ning Olen – disebut sebagai penanggung jawab gudang.
5. Jery – diduga kuat sebagai pemasok utama dari Malaysia.
Informasi ini diperoleh dari keterangan sejumlah narasumber dan saksi kunci yang telah diwawancarai sejak 26 Maret 2025. Bahkan, beberapa pelaku sudah dikonfirmasi langsung oleh tim investigasi.
Cold Storage Negara Disalahgunakan, Pajak Diduga Digelapkan
Selain peredaran barang ilegal, penyalahgunaan fasilitas negara dan penggelapan pajak juga menjadi sorotan. Diduga ada praktik sewa-menyewa ilegal cold storage milik pemerintah, yang selama ini luput dari pengawasan instansi terkait.
“Negara dirugikan. Ini jelas pelanggaran berat. Kami desak APH segera ambil tindakan hukum yang tegas dan transparan. Jangan ada pembungkaman!” seru Rabudin.
Desakan Penegakan Hukum dan Transparansi
Skandal ini membuka mata publik bahwa sindikat perdagangan ilegal bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mencederai kewibawaan hukum. Masyarakat dan awak media menyerukan kepada APH agar segera memproses para pelaku secara pidana seberat-beratnya, sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Jangan biarkan pelaku kebal hukum. Informasi sudah kami pegang, tinggal keberanian APH menindak,” pungkas Rabudin.
Jurnalis / Publis : Mr. Den73
