GNTV INDONESIA JAKARTA || Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, menegaskan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 merupakan titik balik dalam perdebatan keabsahan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.Dalam putusan tertanggal 30 Oktober 2026 itu, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Objeknya: Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, yang dinyatakan batal . Bahkan, kata Bilung, kementerian terkait kemudian menyatakan telah melaksanakan putusan itu dengan mencabut Suket tersebut. Ini bukan lagi perdebatan opini. Ada produk administrasi negara yang sudah dinyatakan batal oleh lembaga peradilan tertinggi. Ini fakta hukum,” ujar Bilung dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (18/11/2026).
*Soal Mendasar: Syarat Pendidikan*
Bilung mempersoalkan pemenuhan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan capres dan cawapres berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan itu, tegasnya, adalah *syarat pencalonan*, bukan sekadar kelengkapan berkas.
Dokumen yang dipakai untuk membuktikan syarat pendidikan harus sah secara hukum. Ketika Suket yang menjadi dasar penyetaraan itu dibatalkan MA, pertanyaan besarnya: apakah syarat pendidikan cawapres saat pendaftaran benar-benar terpenuhi melalui dokumen kelulusan lain yang sah?” kata Bilung.
Jika Suket tersebut merupakan satu-satunya dasar pemenuhan syarat dan tidak ada dokumen pengganti yang sah, maka persoalan ini menyentuh substansi keabsahan pencalonan itu sendiri.
*Satu Pasangan, Satu Keabsahan*
Bilung mengingatkan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.Artinya, syarat pencalonan harus dipenuhi oleh masing-masing calon. Cacat pada salah satu calon tidak bisa dianggap persoalan administratif yang berdiri sendiri.
Jika terbukti salah satu calon tidak memenuhi syarat konstitusional dan undang-undang saat pencalonan, maka keabsahan pencalonan pasangan itu patut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku , ujar bilung
*Legitimasi Lahir dari Proses yang Sah*
Bagi Bilung silaen, demokrasi bukan hanya soal suara dan hasil penghitungan. Demokrasi mensyaratkan proses yang taat konstitusi.
Putusan MA tentang Suket ini tidak dengan sendirinya membatalkan hasil Pilpres. Tapi ini fakta hukum yang tidak boleh diabaikan. Jika cacat konstitusional terbukti dan berdampak pada keabsahan pencalonan pasangan, maka hasil Pilpres 2024 berpotensi dibatalkan melalui mekanisme hukum dan kewenangan lembaga negara yang berlaku,” tegas Bilung.
*Tidak Boleh Ada Standar Ganda*
Bilung menutup pernyataan dengan nada keras. Ia meminta pertanyaan tentang pemenuhan syarat pencalonan dijawab dengan dokumen dan hukum, bukan pernyataan politik. Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan konstitusi. Setiap calon wajib tunduk pada syarat yang sama. Demokrasi harus tegak di atas konstitusi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dipisahkan dari kepatuhan terhadap hukum,” pungkas Bilung .
Jurnalis Hendra E SH
*Sumber rujukan:*
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945; Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


