GNTV INDONESIA SINGKAWANG KALBAR || Kordinator Aliansi LSM Perintis Kota Singkawang Em Abdurrahman meminta PT.SMI untuk segera melakukan pencairan Dana Pinjaman Pemkot Singkawang sesuai dengan skema pencairannya.
Sebagaimana diketahui pinjaman Kota Singkawang ke PT SMI di Tahun 2026 dengan Nilai Pinjaman Rp.70 Miliar itu yang diteken Wali Kota Singkawang dan Direktur Pembiayaan Publik & Pengembangan Proyek PT.SMI, pada tanggal 27 April 2026 di Jakarta.
Dana pinjaman tersebut diperuntukan pembiayaan pembagunan 33 ruas jalan dan 4 jembatan di wilayah Kota Singkawang.
Untuk pinjaman Rp 70 Miliar tahun 2026 ini, PT SMI tidak mencairkan sekaligus, sistemnya pencairannya bertahap sesuai progres proyek.
Skema Pencairannya untuk pinjaman Kota Singkawang;
●Tahap 1(Uang Muka): Setelah kontrak proyek 33 jalan + 4 jembatan diteken, Pemkot dapat mengajukan pencairan ± 15% - 20%
●Tahap 2: Berdasarkan progres fisik
●3.Tahap Akhir: Setelah PHO / Serah Terima.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.174/PMK
.08/2016, masa penarikan (availability period) yang dipakai PT.SMI untuk pembiayaan daerah reguler, dana yang sudah ditransfer PT SMI ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Singkawang tidak boleh mengendap lebih dari 2 hari kerja harus langsung dibayarkan ke kontraktor sesuai progres.
Mengacu pada Skema Pembayaran dalam Perjanjian Pembiayaan semestinya setelah kontrak proyek 33 ruas jalan plus 4 jembatan diteken Pemkot Singkawang sudah mengajukan pencairan uang muka dan PT.SMI wajib melakukan pencairan transfer ke RKUD dan untuk selanjutnya dibayarkan ke kontraktor paling lambat 2 hari kerja.
Ironis, justru saat ini bayak kontraktor yang terlibat dalam pekerjaan pembagunan jalan dan jembatan yang pembiayaannya mengunakan dana pinjaman dari PT.SMI justru belum menerima uang muka bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan dan telah berakhir masa kontrak juga belum menerima pelunasan pembayaran sesuai nilai kontrak kerja.
Masalah keterlambatan pembayaran ini bisa menjadi salah satu sebab mengapa kegiatan proyek di Kota Singkawang tahun 2026 khususnya proyek yang dibiayai dengan dana pinjaman PT. SMI terkesan lamban dan jalan ditempat dalam realisasinya.
Terhadap persoalan ini sangat diperlukan transparansi dari Pemkot Singkawang maupun PT.SMI.
Sehingga publik dapat mengetahui persoalan yang sebenarnya. Apakah keterlambatan pembayaran proyek itu oleh karena PT SMI belum melakukan transfer dana ke RKUD atau Pemkot Singkawang yang menunda untuk melakukan pembayaran ke kontraktor?
Agar semua ini menjadi terang benderang kami Aliansi LSM Perintis se segera mungkin akan meminta klarifikasi secara langsung kepada PT.SMI.
Jurnalis Hendra E SH

