Bekasi - Dinamika jelang pemilihan kepala Desa (Pilkades) mulai terasa di sejumlah wilayah, di tengah suhu politik yang kian menghangat, muncul himbauan tegas kepada para kepala Desa yang masih aktif menjabat agar tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dukung-mendukung calon tertentu.
Seruan ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa yang menegaskan kewajiban kepala Desa untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Netralitas dinilai menjadi kunci utama menjaga suasana tetap kondusif. Jika kepala Desa aktif terlibat politik praktis, dikhawatirkan dapat memicu gesekan di tengah masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Desa.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap para pemimpin Desa dapat menjadi penyejuk suasana, bukan justru memperkeruh keadaan. “Kepala desa adalah simbol persatuan warga. Sudah sepatutnya berdiri di atas semua golongan,” ujar salah satu tokoh setempat.
Tak hanya kepala Desa, perangkat Desa dan aparatur pemerintahan juga diingatkan agar berhati-hati dalam bersikap, profesionalisme dan etika jabatan harus dijaga demi menciptakan Pilkades yang jujur, adil, dan bermartabat.
Pilkades adalah pesta demokrasi rakyat Desa, namun demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud bila seluruh unsur pemerintahan bersikap netral dan menjunjung tinggi aturan hukum.
Dengan komitmen bersama, diharapkan Pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan menghasilkan pemimpin terbaik pilihan masyarakat.
(Mulis)
.jpg "Walikota Pontianak Larang Atraksi Tatung Cap Go Meh Pelanggaran Undang - Undang")
