GNTV INDONESIA, KETAPANG ||Masyarakat Kabupaten Ketapang telah bertahun-tahun terlibat dalam aktivitas pertambangan untuk mendukung kelangsungan hidup mereka. Aktivitas ini dilakukan tanpa dukungan resmi dari pemerintah setempat dalam bentuk izin tambang yang sah. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dan dilema bagi warga yang bergantung pada pertambangan sebagai sumber mata pencaharian mereka.
Salah seorang warga yang terlibat dalam pekerjaan tambang mengungkapkan bahwa sejak lama mereka telah berusaha mengajukan permohonan agar tambang tersebut diakui dan diberi izin resmi. Permohonan ini diajukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kalimatan barat, dengan harapan mendapatkan legalitas yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan mereka secara sah tutur sumber yang tidak mau disebutkan namanya pada media ini. Sabtu. 14/06/2025
Meskipun telah melakukan berbagai upaya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh izin tambang. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat antara lain:
Birokrasi yang Rumit: Proses pengurusan izin yang panjang dan rumit seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan izin resmi.
Kurangnya Dukungan Pemerintah: Ketidakpastian dukungan dari pihak pemerintah daerah maupun provinsi seringkali membuat warga merasa tidak diperhatikan.
Aspek Lingkungan: Pertimbangan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang sebelum memberikan izin.
Masyarakat Ketapang sangat berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan kebutuhan mereka. Mereka menginginkan adanya koordinasi dan dialog yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara legal dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial.
Ketidakpastian dalam memperoleh izin tambang menjadi tantangan nyata bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Diperlukan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan adanya legalitas, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan aktivitas pertambangan dapat berlangsung dengan lebih aman.
Suber juga menambahkan, Kepada pemerintah daerah/ maupun pemerintah vropinsi kalimatan barat,agar lebih bisa meutamakan kelangsungan hidup rakyat kecil jika bukan pemerintah, dimana lagi rakyat harus mengadu,pukasnya.
Jurnalis : G. Irfan
.jpg "DIDUGA LAKUKAN ANCAMAN OKNUM WARTAWAN TERANCAM PIDANA")
