GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR||
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2026–2046 kembali mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat (TOMAS).
Kali ini, Rizal Farizal secara resmi menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sambas melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas, Kamis, 19 November 2026.
Surat tersebut berisi kontribusi pemikiran, masukan, sekaligus permintaan agar Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Kabupaten Sambas benar-benar memperhatikan aspek hukum, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), serta kepastian batas wilayah sebelum Raperda RTRW 2026–2046 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam surat tersebut, Rizal Farizal bersama Urai Bima Syafriadi dan Revie Achary menyampaikan sejumlah landasan hukum yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Ketua DPRD dan Pansus RTRW.
KLHS Bukan Formalitas, Melainkan Fondasi Kebijakan Tata Ruang
Salah satu poin penting yang disoroti adalah kewajiban penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perubahan atau revisi RTRW.
Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2022.
Dalam surat tersebut juga disampaikan bahwa KLHS dan RTRW merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
KLHS berfungsi memastikan materi muatan RTRW memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta keberlanjutan ekosistem.
Artinya, jangan sampai kebijakan tata ruang justru membuka ruang eksploitasi yang melampaui kemampuan lingkungan.
Nilai Evaluasi RTRW Sebelumnya Menjadi Catatan Serius
Surat tersebut turut mengungkap hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis tahun 2021 yang melalui konsultasi publik pada 21 Oktober 2021.
Hasil penilaian yang dicantumkan meliputi:
· Aspek kualitas RTRW: 1,232.
· Aspek kesahihan RTRW: 1,917.
· Aspek simpangan RTRW: 1,746.
Nilai akhir keseluruhan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015–2035 tercatat sebesar 54,77.
Dalam dokumen tersebut, nilai itu dinilai menunjukkan kualitas RTRW yang masih buruk karena berada di bawah angka 85, sehingga direkomendasikan untuk direvisi.
Bahkan, hasil perhitungan perubahan materi RTRW mencapai 24,355 persen atau di atas tingkat perubahan 20 persen.
Kondisi ini menjadi alasan penting agar penyusunan RTRW baru dilakukan secara cermat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepastian Batas Wilayah Jangan Sampai Diabaikan
Tidak hanya persoalan lingkungan, surat tersebut juga menekankan pentingnya kepastian hukum mengenai batas daerah.
Hal ini merujuk pada PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pasal 70 mengatur bahwa pembahasan lintas sektor dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sektor, termasuk batas daerah.
Selanjutnya, Pasal 71 menegaskan bahwa pengintegrasian batas daerah harus menggunakan batas daerah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Ketentuan ini menjadi sangat penting agar penyusunan RTRW tidak menggunakan dasar batas wilayah yang belum memiliki kepastian hukum.
DPRD dan Pansus Diminta Terbuka kepada Masyarakat
Melalui surat resmi tersebut, para penyampai masukan secara khusus meminta Ketua DPRD Kabupaten Sambas dan Pansus Raperda RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2026–2046 untuk memublikasikan secara luas kepada masyarakat dua dokumen penting, yaitu:
1. Dokumen KLHS yang menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Raperda RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2026–2046.
2. Dokumen batas daerah yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Keterbukaan kedua dokumen tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dasar kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Sambas selama 20 tahun ke depan.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima hasil akhir, sementara dokumen dan dasar pengambilan kebijakannya tidak diketahui secara luas.
RTRW Bukan Sekadar Peta, Ini Menyangkut Masa Depan Rakyat Sambas!
Raperda RTRW 2026–2046 bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, kepastian wilayah, ruang hidup, kawasan pertanian, perkebunan, pesisir, lingkungan, hingga arah investasi dan pembangunan daerah.
Karena itu, DPRD dan Pansus memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap materi yang dibahas benar-benar memiliki dasar hukum dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana semangat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah, serta PP Nomor 21 Tahun 2021, penyelenggaraan penataan ruang harus melibatkan peran masyarakat.
Jangan sampai RTRW yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan pemerataan pembangunan justru menjadi sumber persoalan baru di kemudian hari.
Pesan tegasnya: sebelum palu diketuk, pastikan seluruh dokumen dasar sudah jelas, batas wilayah memiliki kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat tidak dikorbankan.
Surat resmi tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sambas, dengan tembusan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat dan arsip.
GNTV Indonesia — Mengawal Aspirasi, Membongkar Fakta, dan Menyuarakan Kepentingan Masyarakat.
Jurnalis Revie

