• Jelajahi

    Copyright © GLOBAL NEWS TV INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Adsense

    GNTV INDONESIA

    "www.globalnewstvindonesia.com"
    www.globalnewstvindonesia.com
    www.globalnewstvindonesia.com

    Iklan

    Logo

    Skandal 45.470 Hektare! Revie Achary: Apakah Pemda Dan DPRD Sambas Sedang Mengaminkan Hilangnya Hak Wilayah Rakyat?

    Pimred GNTV
    Dibaca: ... Last Updated 2026-11-15T08:19:26Z

     


    ‎UU Nomor 10 Tahun 1999 Jangan Dikalahkan oleh Kesepakatan! Pansus RTRWK Didesak Bongkar Peta Asli dan Jangan Menutup Mata terhadap Selisih 45.470 Hektare.
    ‎
    ‎GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR ||
    ‎Polemik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Raperda RTRWK) Sambas Tahun 2026–2046 semakin memantik pertanyaan serius. Selisih luas wilayah mencapai 45.470 hektare menjadi persoalan besar yang kini menuntut penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas.( 15/11/26 )
    ‎


    ‎Ketua Genk Terminal, Revie Achary, melontarkan kritik keras terhadap proses penyusunan Raperda RTRWK tersebut. Ia mempertanyakan mengapa angka luas wilayah Kabupaten Sambas yang sebelumnya tercantum dalam Perda RTRWK Nomor 17 Tahun 2015 sebesar 639.470 hektare, justru berubah menjadi 594.000 hektare dalam rancangan RTRWK 2026–2046.


    ‎
    ‎"Apakah 45.470 hektare wilayah Kabupaten Sambas ini sudah diaminkan untuk hilang atau berpindah tangan melalui Raperda RTRWK 2026? Kalau benar demikian, ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat Sambas. Jangan sampai hak wilayah masyarakat dikorbankan akibat lemahnya keberanian pemerintah daerah dan DPRD dalam mempertahankan dasar hukum," tegas Revie Achary.


    ‎
    ‎UU NOMOR 10 TAHUN 1999 HARUS MENJADI PEGANGAN, BUKAN SEKADAR DOKUMEN ARSIP!
    ‎


    ‎Revie menjelaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat hanya sebagai perbedaan angka dalam dokumen perencanaan tata ruang. Ada landasan hukum yang wajib ditelusuri secara serius.


    ‎
    ‎Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, khususnya bagian penjelasan umum, disebutkan bahwa Kabupaten Sambas sebelum pemekaran memiliki luas wilayah 12.296 kilometer persegi atau 1.229.600 hektare.
    ‎


    ‎Sementara itu, Kabupaten Bengkayang dibentuk dengan luas wilayah 5.901,30 kilometer persegi.


    ‎
    ‎Berdasarkan angka tersebut, luas wilayah Kabupaten Sambas setelah pemekaran secara matematis menjadi 639.470 hektare.
    ‎


    ‎Angka inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar pertanyaan besar ketika luas wilayah dalam dokumen RTRWK Sambas 2026 justru tercantum hanya 594.000 hektare.
    ‎


    ‎Terdapat selisih sebesar:
    ‎639.470 HA – 594.000 HA = 45.470 HEKTARE.
    ‎


    ‎Bukan angka kecil. Bukan pula persoalan administratif yang boleh dianggap sepele.
    ‎


    ‎PASAL 4 DAN PASAL 5 UU 10/1999: DI MANA PETA YANG MENJADI DASAR HUKUM?
    ‎


    ‎Revie mengingatkan bahwa Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1999 menegaskan bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bengkayang, wilayah Kabupaten Sambas dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
    ‎


    ‎Selanjutnya, Pasal 5 Ayat (2) menegaskan bahwa batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.
    ‎


    ‎Bahkan, Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan bahwa penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
    ‎


    ‎"Artinya, ada dokumen hukum dan peta yang wajib ditelusuri. Jangan sampai Pansus RTRWK justru lebih mengutamakan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/BAD II/IV/2022 sebagai tindak lanjut Berita Acara Nomor 28/BAD II/VIII/VI/2021, sementara dasar hukum pembentukan wilayah yang lebih tinggi justru tidak dijadikan titik tolak utama," ungkap Revie.


    ‎
    ‎PANSUS SUDAH DIFASILITASI ANGGARAN, MASA TIDAK MAMPU MENEMUKAN PETA?
    ‎


    ‎Menurut Revie, Pansus Raperda RTRWK Sambas seharusnya bekerja maksimal dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan anggaran yang telah disediakan untuk kepentingan pembahasan regulasi strategis tersebut.


    ‎
    ‎Ia mempertanyakan apakah Pansus sudah benar-benar menelusuri keberadaan peta lampiran UU Nomor 10 Tahun 1999.
    ‎


    ‎"Kalau memang arsip peta tersebut tidak ditemukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, masih ada jalan lain. Telusuri ke Arsip Nasional Republik Indonesia, kementerian terkait, dan lembaga yang memiliki dokumen resmi pembentukan Kabupaten Bengkayang."


    ‎
    ‎"Jangan hanya berpangku tangan. Jangan pula langsung mengaminkan kesepakatan tahun 2021 dan 2022 tanpa terlebih dahulu menguji kesesuaiannya dengan undang-undang serta dokumen peta yang menjadi dasar pembentukan wilayah," tegasnya.


    ‎
    ‎Revie menilai sangat tragis apabila pemerintah daerah tidak mampu menunjukkan dokumen fundamental yang berkaitan dengan sejarah dan dasar hukum wilayahnya sendiri.


    ‎
    ‎ADA APA DI BALIK SELISIH 45.470 HEKTARE ???
    ‎


    ‎Pertanyaan yang lebih mendasar kini diarahkan kepada Pemkab Sambas dan DPRD Sambas.


    ‎
    ‎Bagaimana mungkin sebuah rancangan peraturan daerah yang kedudukannya berada di bawah undang-undang justru memunculkan angka luas wilayah yang berbeda jauh dari angka yang selama ini menjadi rujukan?
    ‎


    ‎Apakah sudah dilakukan penelitian, pengukuran, verifikasi batas, serta pencocokan peta secara menyeluruh?


    ‎
    ‎Siapa yang bertanggung jawab menjelaskan selisih tersebut kepada masyarakat ???
    ‎


    ‎Dan yang paling penting, apakah kepentingan rakyat Sambas benar-benar menjadi prioritas dalam penyusunan Raperda RTRWK 2026–2046 ???
    ‎


    ‎"Bagaimana mungkin kedudukan hukum undang-undang seolah-olah dikalahkan oleh sebuah kesepakatan atau rancangan peraturan daerah? Untuk kepentingan siapa sebenarnya Pansus RTRW bekerja ??? Apakah untuk rakyat Sambas atau untuk kepentingan pihak-pihak yang menikmati ketidakjelasan selisih luas wilayah?" sentil Revie.


    ‎
    ‎JANGAN SAHKAN PERDA SEBELUM 45.470 HEKTARE TERJAWAB!


    ‎
    ‎Revie mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas agar tidak terburu-buru mengesahkan Raperda RTRWK 2026–2046 sebelum persoalan selisih luas wilayah tersebut mendapatkan penjelasan berdasarkan dokumen hukum dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.


    ‎
    ‎Ia meminta Pansus melakukan beberapa langkah konkret:
    ‎

    1. ‎Membuka dan menelusuri peta lampiran UU Nomor 10 Tahun 1999.
    2. ‎Meminta dokumen resmi dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan kementerian terkait apabila arsip daerah tidak tersedia.
    3. ‎Membuka seluruh dokumen Berita Acara Nomor 28/BAD II/VIII/VI/2021 dan Nomor 22/BAD II/IV/2022 kepada publik.
    4. ‎Melakukan pencocokan dan verifikasi luas wilayah berdasarkan peta serta data batas administrasi resmi.
    5. ‎Menjelaskan secara terbuka asal-usul angka 594.000 hektare dalam Raperda RTRWK 2026–2046.
    6. ‎Memastikan tidak ada wilayah maupun hak masyarakat yang dirugikan akibat ketidakjelasan data dan batas administrasi.


    ‎PESAN REVIE ACHARY JANGAN WARISKAN KESALAHAN INI KEPADA GENERASI MENDATANG !!!

    ‎
    ‎Di akhir wawancara dengan awak media GNTV Indonesia, Revie Achary menyampaikan pernyataan yang menjadi sorotan.


    "Apa faedahnya membuat Perda kalau justru berpotensi mengingkari dasar hukum yang menjadi landasannya? Jangan sampai hari ini kita membuat regulasi yang kelak menjadi persoalan besar bagi generasi Kabupaten Sambas berikutnya."


    "Rakyat Sambas tidak membutuhkan Perda yang hanya bagus di atas kertas. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, kejelasan batas wilayah, dan keberanian pemerintah daerah memperjuangkan kepentingan masyarakat."

    "Jangan sampai 45.470 hektare ini hanya menjadi angka yang hilang dalam dokumen, sementara tidak seorang pun mau bertanggung jawab menjelaskan ke mana perginya."


    ‎"INGAT! WILAYAH KABUPATEN BUKAN BARANG YANG BOLEH DIPERMAIN­KAN MELALUI KESEPAKATAN. UU HARUS DIHORMATI, PETA HARUS DIBUKTIKAN, DAN HAK RAKYAT HARUS DILINDUNGI!"
    ‎Tegas Revie Achary kepada awak media GNTV Indonesia.


    GNTV INDONESIA – MEMBONGKAR FAKTA, MENGAWAL KEBENARAN, DAN MENYUARAKAN KEPENTINGAN RAKYAT.


    ‎Jurnalis : Hendra E., SH
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +