• Jelajahi

    Copyright © GLOBAL NEWS TV INDONESIA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Adsense

    GNTV INDONESIA

    "www.globalnewstvindonesia.com"
    www.globalnewstvindonesia.com
    www.globalnewstvindonesia.com

    Iklan

    Logo

    Mangrove Paloh Dan Pemangkat Terancam!!! Jangan Biarkan Hutan Pesisir Dikorbankan, Pemerintah Dan APH Ditantang Bertindak.

    Pimred GNTV
    Dibaca: ... Last Updated 2026-11-20T09:20:51Z

     

     


    ‎GNTV INDONESIA SAMBAS KALBAR ||

    ‎Kerusakan ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dugaan pembabatan hutan mangrove di Kecamatan Paloh, khususnya Desa Sebubus, serta perlunya pengawasan terhadap kawasan mangrove di Kecamatan Pemangkat, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, DPRD, instansi lingkungan hidup, hingga aparat penegak hukum.

    ‎( Jum'at 20 Nopember 2026 ) 


    ‎Hutan mangrove bukan sekadar kumpulan pepohonan di kawasan pesisir. Mangrove merupakan benteng alami yang melindungi daratan dari abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem laut, menjadi tempat berkembang biaknya berbagai biota perairan, sekaligus menjadi sumber penghidupan nelayan tradisional.


    ‎PALOH SUDAH MENJADI SOROTAN, JANGAN SAMPAI PEMANGKAT MENYUSUL!


    ‎Persoalan dugaan pembabatan mangrove di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, sebelumnya telah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sambas.


    ‎Bahkan, DPRD Sambas telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 September 2025 dan melakukan peninjauan lapangan pada 6 Oktober 2025.


    ‎Dalam peninjauan tersebut, ditemukan aktivitas pembukaan kawasan mangrove dan pembuatan parit atau kanal menggunakan alat berat.


    ‎Artinya, persoalan ini bukan sekadar isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sudah ada pembahasan resmi dan peninjauan langsung oleh lembaga legislatif.

    ‎

    ‎Namun, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan kunjungan lapangan, rapat, atau pernyataan komitmen.

    ‎

    ‎Masyarakat membutuhkan kepastian hukum!

    ‎

    ‎Sementara itu, kawasan mangrove di Kecamatan Pemangkat juga perlu mendapat pengawasan serius. Pemerintah dan instansi teknis harus memastikan kondisi lapangan, status kawasan, serta ada atau tidaknya aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem mangrove.

    ‎

    ‎Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah kerusakan semakin luas.

    ‎

    ‎JANGAN HANYA RAPAT, TUNJUKKAN KEBERANIAN MENEGAKKAN HUKUM!

    ‎

    ‎Pemerintah Kabupaten Sambas melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap dugaan kerusakan lingkungan diperiksa secara objektif.

    ‎

    ‎Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, UPT KPH Sambas, serta aparat penegak hukum juga perlu memperjelas pembagian kewenangan dan langkah penanganannya.

    ‎

    ‎Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

    ‎

    ‎Jangan sampai masyarakat kecil begitu mudah berhadapan dengan hukum, sementara dugaan kerusakan lingkungan berskala besar justru berlarut-larut tanpa kepastian.

    ‎

    ‎LANDASAN HUKUM YANG HARUS MENJADI PERHATIAN

    ‎

    ‎Beberapa ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk mengawal persoalan ini antara lain:

    ‎

    ‎®. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    ‎

    ‎®. UUD 1945 Pasal 33 ayat (4), menegaskan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

    ‎

    ‎®. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

    ‎

    · ‎Pasal 65 mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    · ‎Pasal 67 mengatur kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

    · ‎Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

    · ‎Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

    ‎

    ‎®. UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi landasan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

    ‎

    ‎®. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, juga perlu diperhatikan apabila lokasi yang dipersoalkan terbukti berada dalam kawasan hutan.

    ‎

    ‎Tentunya, penerapan pasal-pasal tersebut harus berdasarkan hasil pemeriksaan, status kawasan, bukti kerusakan, dan unsur pelanggaran yang ditemukan.

    ‎

    ‎DPRD SAMBAS JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERHENTI DI ATAS MEJA RAPAT!

    ‎

    ‎DPRD Kabupaten Sambas memiliki fungsi pengawasan yang harus terus dijalankan.

    ‎

    ‎Hasil RDP dan peninjauan lapangan semestinya ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap langkah konkret pemerintah daerah.

    ‎

    ‎Publik berhak mengetahui:

    ‎

    · ‎Bagaimana perkembangan penanganan dugaan pembabatan mangrove di Desa Sebubus, Paloh?

    · ‎Apakah sudah dilakukan pemeriksaan lingkungan dan pengukuran luas kerusakan?

    · ‎Bagaimana hasil koordinasi dengan DLHK Provinsi Kalbar dan instansi terkait?

    · ‎Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pembukaan kawasan?

    · ‎Bagaimana kondisi dan pengawasan kawasan mangrove di Pemangkat?

    ‎

    ‎Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

    ‎

    ‎MANGROVE BUKAN MILIK SEGELINTIR ORANG, TETAPI WARISAN LINGKUNGAN UNTUK GENERASI MENDATANG!

    ‎

    ‎Jangan sampai ketika mangrove sudah habis, abrasi semakin parah, habitat biota laut rusak, dan nelayan kehilangan sumber penghidupan, pemerintah baru sibuk mencari solusi.

    ‎

    ‎Hutan mangrove yang rusak membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan rehabilitasi harus menjadi prioritas.

    ‎

    ‎Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak janji. Rakyat membutuhkan keberanian pemerintah untuk menjaga lingkungan dan menegakkan aturan.

    ‎

    ‎GNTV Indonesia menegaskan: selamatkan mangrove Paloh dan Pemangkat. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir Kabupaten Sambas.

    ‎

    ‎Sebab, ketika benteng alami pesisir dihancurkan, masyarakatlah yang pertama kali menanggung akibatnya.

    ‎

    Jurnalis Revie

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +