 |
| Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Suara Masyarakat (DPP FKSM) Sumatera Utara Irwansyah |
GNTV INDONESIA, DELI SERDANG - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Suara Masyarakat (DPP FKSM) Sumatera Utara Irwansyah, Meminta kepada Bupati Deliserdang Dr. Asriluddin Tambunan, M.KED (PD), Sp.PD-KGEH FINASIM untuk menutup Pabrik pembuatan kasur di Jalan Jati Rejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.
Hal ini disampaikannya kepada wartawan saat berada di salah satu warung di Pondok Rowo. Ia mengatakan, bahwa Pabrik pembuatan kasur itu jelas tidak mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang karena didirikan di atas tanah eks.PTPN II sehingga tidak memiliki status tanah atau sertifikat SHM yang diperlukan untuk mengurus perizinan.
" Pabrik pembuatan kasur itu, tidak mungkin mempunyai izin dari Pemerintah karena didirikan di atas tanah eks.PTPN II dan sudah dipastikan tidak akan disetujui oleh Pemkab Deliserdang karena tidak memiliki persyaratan yang lengkap yaitu status tanah atau sertifikat SHM" Ungkap Irwansyah.
Selain itu, pemilik Pabrik telah melakukan pelanggaran administrasi terkait izin pendirian pabrik serta telah melakukan pelanggaran hukum dengan membayar sejumlah preman untuk menghalangi aksi demo Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara saat menyampaikan aspirasinya terkait perizinan Pabrik tersebut.
" Unjuk rasa yang dilakukan Masyarakat sebagai penyampaian aspirasi adalah hak yang dilindungi undang-undang nomor 9 Tahun 1998 jadi, tidak ada alasan bagi pemilik pabrik dan preman bayarannya merasa keberatan atau menghalangi aksi masyarakat di depan pabrik tersebut." tegas Irwansyah.
Aksi unjuk rasa Forum Mahasiswa dan Masyarakat Sumatera Utara pada Hari Kamis (2/04/2026), sekira pukul 11.30 Wib yang nyaris bentrok adu fisik dengan sejumlah orang preman bayaran, Irwansyah dengan tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang beserta jajaran untuk segera menutup Pabrik Pembuatan Kasur yang sudah membuat keributan meski jelas sudah bersalah dalam mendirikan dan mengoperasikan Pabrik tanpa izin yang lengkap.
" Sudah tak punya izin resmi dari Pemerintah, malah bayar preman untuk menghalangi aksi unjuk rasa masyarakat apakah sudah kebal hukum pemilik Pabrik itu, untung saja tidak sempat terjadi adu fisik jika terjadi, masyarakat yang jadi korban apalagi kalau yang jadi korban adalah adik adik kita Mahasiswa sebagai penerus bangsa maka ini menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk segera menutup pabrik pembuatan kasur ini secepatnya." tuntas Irwansyah.(SS/RED)
